Departemen Luar Negeri telah mengumumkan kepada publik daftar negara bagian AS yang setuju menerima pengungsi untuk dimukimkan kembali.
Hal itu menyusul langkah pemerintahan Trump mengubah kebijakan AS yang telah berjalan selama beberapa dekade dan memaksa negara bagian ikut serta dalam program tersebut.
Sembilan negara bagian itu hingga saat ini adalah: Arizona, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Utah, Virginia, dan Washington.
Selain itu, enam kabupaten dan kota-kota kecil sudah menyampaikan surat persetujuan kepada pemerintah federal, menurut pernyataan yang diunggah pada situs tersebut, yang dipasang pada Kamis (12/12).
Daftar awal yang diunggah tidak lengkap. Dalam daftar awal tidak disertakan beberapa negara bagian yang berjanji untuk menerima pengungsi, seperti Kansas. Pekan lalu, Kansas setuju untuk berpartisipasi dalam program itu. Selain itu, dua negara bagian yang mengumumkan kebijakan mereka pekan ini, yaitu Connecticut dan Minnesota, juga tidak tercantum dalam daftar awal.
Sebelum perintah eksekutif Presiden Donald Trump dikeluarkan pada September, para pengungsi sudah lama ditempatkan di komunitas di AS. Penempatan para pengungsi biasanya berdasarkan konsultasi antara pejabat federal, negara bagian dan lokal, serta lembaga nirlaba yang membantu pemukiman kembali para pengungsi.
Perintah eksekutif ini memungkinkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk menolak menerima pengungsi jika mereka menolak mengirim surat persetujuan kepada Departemen Luar Negeri.
Para pengungsi biasanya mendapat tunjangan dari sistem pendukung di kota pemukiman yang ditunjuk, yang bisa berfungsi sebagai insentif awal agar tetap tinggal di sana. Namun, begitu mereka tiba di AS, mereka bebas untuk pindah ke mana pun. Termasuk ke negara yang belum menyetujui untuk menerima pengungsi. Contohnya jika keluarga pengungsi lebih suka berada di Florida daripada di wilayah yang ditunjuk di Arizona, negara tidak bisa berkeberatan keluarga tersebut pindah ke sana. Namun keluarga tersebut mungkin melepaskan layanan yang sedianya diberikan kepada mereka di Arizona.
Perintah eksekutif itu akan berlaku untuk kegiatan pemukiman kembali mulai 1 Juni 2020.[my/ft]
