Puluhan akademisi, jurnalis, dan aktivis lainnya mengatakan bahwa hak mereka untuk mengunjungi India tidak lagi diberikan, karena kritik mereka terhadap Perdana Menteri Narendra Modi dan pemerintahan nasionalis Hindu yang berkuasa.
Meski tidak menyangkal tindakan tersebut, pemerintah Modi mengatakan hak visa istimewa orang-orang tersebut telah dicabut, karena mereka terlibat dalam "kegiatan anti-India" – sebuah tuduhan yang dibantah oleh mereka yang dilarang berkunjung ke India.
Perjuangan mereka telah ditangani oleh Human Rights Watch, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di New York, yang direktur Asia-nya mengatakan dalam sebuah laporan minggu ini bahwa tindakan pemerintahan Modi itu “menunjukkan semakin besarnya permusuhan pihak berwenang terhadap kritik dan dialog.”
“Pihak berwenang tampaknya berniat memperluas penindasan bermotif politik terhadap aktivis dan akademisi India di dalam negeri hingga warga negara asing asal India di luar perbatasan India,” kata Elaine Pearson.
Kritikus yang dilarang termasuk di antara 4,5 juta orang di seluruh dunia yang menyandang status Warga Negara Asing India atau OCI (Overseas Citizenship of India), yang diberikan kepada individu yang berasal dari India tetapi bukan warga negara India. Siapapun yang memegang kartu OCI diberikan beberapa kali masuk ke India dan visa seumur hidup untuk jangka waktu tinggal berapa pun.
Sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi berkuasa pada tahun 2014, semakin banyak orang asing asal India yang ditolak akses memasuki India. Dari tahun 2014 hingga Mei 2023, pihak berwenang India membatalkan 102 kartu OCI.
Pernyataan HRW mencatat, banyak dari mereka yang dicabut kartunya adalah akademisi, aktivis, dan jurnalis yang dikenal vokal mengkritik filosofi politik BJP.
“Dalam beberapa kasus, pihak berwenang [India] secara terbuka mengutip kritik terhadap kebijakan pemerintah BJP sebagai bukti untuk mencabut status visa [OCI],” kata pernyataan HRW.
Partai BJP yang dipimpin Modi mengakui pembatalan kartu OCI, tetapi membela praktik tersebut.
Mereka yang kartunya dibatalkan “melakukan kampanye jahat dan negatif terhadap partai politik yang telah dipilih oleh rakyat negara tersebut. Mereka bertujuan untuk memfitnah dan menodai citra bangsa dan partai yang berkuasa,” kata Pemimpin BJP senior yang berbasis di Delhi Alok Vats kepada VOA dalam bahasa Hindi. “Orang-orang ini tidak boleh diizinkan memasuki India.”
Namun Angana Chatterji, antropolog di Universitas California di Berkeley, mengatakan pemerintah India secara agresif melacak dan menargetkan banyak orang yang menentang kebijakannya dan mereka yang berbeda pendapat terhadap nasionalisme Hindu.
Pemerintah India “mempropagandakan mitos 'India bersinar', untuk memposisikan keyakinan mayoritasnya sebagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan dan keamanan nasional,” kata Chatterji, yang pada 2019 memberikan kesaksian di depan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS mengenai pelanggaran hak asasi manusia di India- mengelola Kashmir.
“Pemerintah yang dipimpin Modi menyamarkan tingginya militerisme, kastaisme, perubahan eksklusif terhadap undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada umat Hindu, pemerintahan yang penuh kekerasan terhadap komunitas yang rentan, terutama Muslim, dan sakralisasi India sebagai negara Hindu.” [pp/ft]
