Tautan-tautan Akses

Utusan Korea Utara untuk PBB: Panel Sanksi Baru akan Gagal


Bendera Korea Utara berkibar di antara bendera banyak negara peserta Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang Olympic Village di Pyeongchang, Korea Selatan, pada 2 Februari 2018. (Foto: AP)
Bendera Korea Utara berkibar di antara bendera banyak negara peserta Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang Olympic Village di Pyeongchang, Korea Selatan, pada 2 Februari 2018. (Foto: AP)

Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan keyakinannya bahwa usaha membentuk panel baru untuk mengawasi sanksi terhadap negaranya akan berujung pada kegagalan, demikian dilaporkan oleh kantor berita KCNA pada Minggu (5/5).

Komentar Kim Song muncul setelah Rusia menggunakan hak veto pada Maret, yang secara efektif mengakhiri pemantauan resmi PBB terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap Pyongyang. Korea Utara sendiri selama ini terisolasi karena program nuklir dan senjata terlarangnya.

Seoul dan Washington mengungkapkan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, diduga telah mengirim senjata ke Rusia. Pasokan senjata itu diperkirakan sebagai imbalan atas bantuan teknis dari Moskow untuk program satelit mata-mata yang sedang dikembangkan Pyongyang.

Tahun lalu, Korea Utara melaksanakan serangkaian uji coba rudal, meskipun tindakan tersebut melanggar sanksi PBB yang diberlakukan sejak 2006, dan juga telah diperingatkan oleh Washington dan Seoul. Uji coba itu terjadi setelah Korea Utara menyatakan dirinya sebagai negara yang memiliki senjata nuklir yang "tidak dapat diubah" pada 2022.

"Kekuatan musuh mungkin akan membentuk panel ahli kedua dan ketiga di masa depan, tetapi mereka semua pasti akan hancur seiring berjalannya waktu," kata utusan Kim Song dalam pernyataan berbahasa Inggris yang disiarkan KCNA pada Minggu (5/5).

Pembubaran panel PBB setelah veto Moskow, katanya, adalah sebuah "penghakiman yang dibuat oleh sejarah terhadap sebuah organisasi ilegal yang menyebarkan rencana... untuk menghilangkan hak hidup sebuah negara berdaulat".

Utusan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Moskow bulan lalu. Dia mengungkapkan bahwa Pyongyang "sangat menghargai veto Federasi Rusia" yang menghalangi pembaruan panel sanksi ahli, "sebagai tindakan independen dalam mendukung hak atas keadilan dan ketidakberpihakan internasional."

Namun, saat mengunjungi Seoul pada April, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menekankan pentingnya memastikan penegakan sanksi terhadap Korea Utara.

Dia mengatakan Washington berkolaborasi dengan Seoul, Tokyo, dan negara lain untuk mengeksplorasi “beberapa cara kreatif” dan “pemikiran out-of-the-box” untuk memastikan kelanjutan kegiatan pemantauan. [ah/ft]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG