Masalah Semenanjung Korea dan masalah nuklir Korea Utara menjadi salah satu topik pembahasan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Korea Park Geun-hye, Senin (16/5), malam di Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae, Seoul.
Presiden Jokowi dalam keterangannya menegaskan, pemerintah Indonesia meminta kepada Korea Utara agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Kita juga sepakat bahwa keamanan dan stabilitas keamanan adalah mutlak, termasuk di Semenanjung Korea. Dan Indonesia meminta kepada Korea Utara untuk mematuhi semua resolusi dewan keamanan PBB," ujarnya.
Presiden menambahkan, pertukaran informasi intelijen dan kerjasama memerangi terorisme juga menjadi kesepakatan bersama Indonesia – Korea.
"Presiden Park dan saya juga sependapat pentingnya peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Khususnya mengenai pertukaran informasi intelijen dan juga mengatasi penyebab akar masalah," ujarnya.
Kedua negara, lanjut Presiden, juga sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan industri peralatan militer.
"Saya mengapresiasi kerjasama yang erat antara kedua negara di bidang pertahanan dan industri peralatan militer, seperti program pengembangan kolaborasi pesawat tempur yang sedang berjalan. Kerjasama di bidang tersebut sangat berarti karena hal ini meununjukan eratnya kerjasama strategis antara kedua negara berdasarkan rasa saling percaya," ujarnya.
Presiden Park Geun-hye mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi terkait masalah Semenanjung Korea, khususnya menyangkut uji coba nuklir Korea Utara.
"Saya mengapresiasi pernyataan resmi Pemerintah Indonesia untuk mengutuk perbuatan Korea Utara seperti uji coba nuklir, peluncuran rudal dan uji coba peluncuran rudal kapal selam. Masyarakat dunia harus mematuhi resolusi dewan keamanan PBB untuk penghapusan nuklir Korea Utara dan bersatu untuk mendukung resolusi tersebut dan bersikap tegas terhadap Korea Utara," katanya.
Presiden Park mengajak Indonesia dan masyarakat dunia mencegah terorisme dan gerakan radikal yang mengancam keamanan sosial masyarakat.
"Kedua pemimpin negara sepakat untuk bersama-sama untuk menanggulangi dan mencegah teror dan radikalisme yang bersifat kejam dan mengancam keamanan sosial masyarakat internasional. Pada KTT hari ini kedua pimpinan negara juga sepakat kerjasama secara berkesinambungan untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan masyarakat dunia," ujarnya.
Kerjasama Ekonomi dan Infrastruktur
Sementara itu, terkait dengan kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi menjelaskan, Republik Korea sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur darat dan maritim serta kerjasama di bidang industri kreatif.
"Kami tadi telah berbicara masalah investasi di Indonesia, dan Republik Korea sangat tertarik untuk investasi di bidang-bidang infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, pembangunan rel kereta api dan pembangkit listrik serta infrastruktur di bidang maritim. Dan dalam pembicaraan tadi, Indonesia ingin memfokuskan pada kerjasama untuk percepatan industrilisasi di Indonesia dan pembangunan industri kreatif. Industri kreatif yang ingin kita kembangkan adalah fashion film, broadcasting atau penyiaran," ujarnya.
Bidang pertanian, dalam hal ini ekspor buah-buahan dari Indonesia ke Korea, lanjut Presiden, juga menjadi salah satu kesepakatan dari kedua negara.
"Kita juga tadi meminta agar Republik Korea memberi kemudahan untuk ekspor buah-buahan dari Indonesia ke Republik Korea," katanya.
Presiden sebelumnya bertemu dengan pendiri Lotte Group Shin Kyuk-Ho serta CEO Lotte Group Shin Dong-bin di Seoul, hari Senin. Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas berbagai investasi yang telah dilakukan Lotte di Indonesia.
Investasi tersebut termasuk diantaranya rencana ekspansi Lotte Chemical yang berupa pabrik petrokimia, Lotte Mart yang merupakan industri roti dan kue, dan kerja sama lainnya di bidang e-commerce.
Juga hari Senin, Presiden bertemu CEO POSCO, Kwon Ohjoon. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas investasi Posco di Indonesia.
Presiden menyambut baik ekspansi POSCO melalui MoU dengan Krakataun Steel, terkait kerja sama produksi 10 juta ton cluster baja. Kerjasama ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja karena lebih dari 50 persen baja sejauh ini masih diimpor. [ab]
