Beberapa kelompok masyarakat sipil Indonesia pada hari Senin (8/5) meluncurkan sebuah pendanaan senilai jutaan dolar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dan lokal di seluruh Indonesia dalam perang melawan perubahan iklim.
Dana Nusantara, yang merupakan mekanisme pendanaan langsung pertama bagi masyarakat adat dan lokal di Indonesia, diluncurkan oleh kelompok lingkungan WALHI, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan LSM masyarakat adat AMAN.
Mereka menerima dana awal sebesar $3 juta dari organisasi-organisasi filantropi internasional seperti Ford Foundation dan Packard Foundation.
Pendanaan itu adalah bagian dari Ikrar Kepemilikan Hutan senilai $1,7 miliar yang pertama kali diumumkan pada KTT Iklim COP26 di Glasgow, yang mengakui peran penting masyarakat adat dan lokal dalam melindungi hutan tropis dan kontribusi mereka untuk memitigasi perubahan iklim.
Indonesia, yang menjadi rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mengklaim telah membuat sejumlah kemajuan dengan mengurangi laju kehilangan hutan selama lima tahun berturut-turut hingga 2021. Akan tetapi, jumlah tutupan hutan terus menyusut.
Sebuah penelitian oleh Rainforest Foundation Norway menemukan bahwa masyarakat adat menerima dana iklim untuk manajemen hutan sekitar $2,7 miliar (sekitar Rp39,7 triliun) antara tahun 2011 dan 2020 dari para pendonor dan filantropi, setara dengan kurang dari satu persen bantuan pembangunan resmi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim selama periode tersebut.
Dana Nusantara diluncurkan untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan dalam distribusi dana iklim, kata presiden Ford Foundation, Darren Walker.
“Dana ini telah dirancang sebagiannya untuk menanggapi ketidakseimbangan itu dan untuk menunjukkan keampuhan gagasan bahwa ketika Anda menyediakan sumber daya bagi komunitas lokal, Anda lebih mungkin memperoleh dampak yang dibutuhkan untuk memerangi perubahan iklim,” kata Walker kepada AFP hari Senin.
Dana tersebut berupaya menjawab kebutuhan masyarakat lewat pendekatan dari bawah ke atas, mengharapkan mereka sendiri mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dan solusinya, kata direktur WALHI, Zenze Suhadi.
“Kami menciptakan mekanisme Dana Nusantara langsung kepada masyarakat setempat dan masyarakat adat,” kata Suhadi.
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menambahkan, warga desa “paling tahu” tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka ingin mengatasinya.
Para pendiri dana tersebut berusaha menarik investasi hingga $20 juta dalam 10 tahun ke depan untuk membantu memetakan lebih dari 20 juta hektar wilayah adat, dan meningkatkan perlindungan dan pendaftaran 7,8 juta hektar tanah adat di luar yang sudah diakui, di antara target-target lainnya. [rd/jm]
Forum