Demonstran anti-pemerintah Thailand telah meninggalkan perkemahan mereka di sebuah taman Bangkok dan pindah ke lokasi baru di dekat kantor perdana menteri.
Demonstran dengan damai melintasi kota itu Senin (12/5) dan mengimbau agar pemerintah sementara dibubarkan dan diganti dengan dewan yang diangkat tanpa pemilu untuk memerintah negara sembari melakukan reformasi politik.
Permintaan itu sudah ditolak Perdana Menteri sementara Thailand, Niwathamrong Boonsongphaisan yang menggunakan sebuah kantor di pinggiran kota Bangkok.
Dia mengatakan dalam jumpa pers hari Senin bahwa pemerintah terbuka bagi dialog “tetapi hasilnya harus sesuai dengan konstitusi dan demokratis.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menghendaki kekerasan atau pembunuhan apapun, dan berpendapat bahwa protes itu tidak akan meruncing hingga menjadi perang saudara.
Ketika ditanya apakah tanggal pemilu 20 Juli dapat dilaksanakan, perdana menteri sementara tersebut mengatakan itu akan diketahui hari Selasa setelah pertemuan antara pemerintah sementara dan komisi pemilu.
Pemilu tanggal 2 Februari lalu dibatalkan setelah diboikot Partai Demokrat yang beroposisi, yang mengancam akan kembali menolak pemungutan suara jika reformasi politik tidak dilaksanakan terlebih dahulu.
Permintaan itu sudah ditolak Perdana Menteri sementara Thailand, Niwathamrong Boonsongphaisan yang menggunakan sebuah kantor di pinggiran kota Bangkok.
Dia mengatakan dalam jumpa pers hari Senin bahwa pemerintah terbuka bagi dialog “tetapi hasilnya harus sesuai dengan konstitusi dan demokratis.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menghendaki kekerasan atau pembunuhan apapun, dan berpendapat bahwa protes itu tidak akan meruncing hingga menjadi perang saudara.
Ketika ditanya apakah tanggal pemilu 20 Juli dapat dilaksanakan, perdana menteri sementara tersebut mengatakan itu akan diketahui hari Selasa setelah pertemuan antara pemerintah sementara dan komisi pemilu.
Pemilu tanggal 2 Februari lalu dibatalkan setelah diboikot Partai Demokrat yang beroposisi, yang mengancam akan kembali menolak pemungutan suara jika reformasi politik tidak dilaksanakan terlebih dahulu.