Anggota-anggota PBB akan melangsungkan pertemuan di New York pada Senin (20/2) untuk melanjutkan upaya merancang perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu dan sulit dipahami untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dunia. Hampir dua per tiga laut terletak di luar batas-batas negara di laut lepas, di mana terdapat sejumlah peraturan yang terfragmentasi dan ditegakkan secara tidak merata, untuk meminimalkan dampak pada manusia.
Tujuan pertemuan PBB yang akan berlangsung hingga tanggal 3 Maret nanti adalah untuk menghasilkan kesepakatan terpadu bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut yang luas itu.
Pertemuan yang secara resmi disebut sebagai “Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction” atau “Konferensi Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional” itu merupakan upaya melanjutkan perundingan yang ditangguhkan pada musim gugur lalu tanpa kesepakatan tentang perjanjian nuklir.
BACA JUGA: Konferensi Kelautan PBB Upayakan Langkah-langkah Menuju Perjanjian Laut LepasPakar biologi kelautan di Universitas Dalhousie Kanada, Boris Worm, mengatakan “laut adalah sistem pendukung kehidupan planet kita. Untuk waktu yang lama kita tidak merasa memiliki dampak besar di laut lepas. Namun, seiring meluasnya penangkapan ikan di laut dalam, pertambangan, polusi plastik dan perubahan iklim serta gangguan lainnya, maka anggapan itu berubah.”
Pertemuan PBB ini akan difokuskan pada beberapa pertanyaan kunci, antara lain: bagaimana sedianya menetapkan batas-batas kawasan untuk melindungi laut, dan oleh siapa? Bagaimana seharusnya lembaga-lembaga menilai dampak lingkungan dari kegiatan komersial seperti pelayaran dan pertambangan? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan?”
Pakar kelautan yang mengikuti perundingan itu bagi Pew Research Center di Washington DC, Nichola Clark, mengatakan “laut adalah milik bersama terbesar kami di dunia.”
Tujuan pertemuan PBB itu bukan untuk sekada menetapkan kawasan perlindungan laut, tetapi untuk menetapkan mekanisme supaya dapat melakukannya. “Tujuannya adalah untuk membentuk badan baru yang akan menerima pengajuan untuk kawasan perlindungan laut tertentu,” tambah Clark.
Para pakar mengatakan dibutuhkan suatu perjanjian laut global untuk benar-benar menegakkan janji Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB baru-baru ini, guna melindungi 30 persen laut di planet ini, serta daratannya, bagi konservasi. [em/jm]