Sebelumnya, Malaysia telah melarang atlet asal Israel berlaga dalam kejuaraan World Para Swimming, Juli mendatang.
Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, Rabu (16/01) mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk menerapkan larangan tersebut minggu lalu.
Negara dengan penduduk mayoritas Muslim tersebut selama ini memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Malaysia juga mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Bahkan jika kami jadi tuan rumah acara, mereka (orang Israel) tidak diperbolehkan masuk (ke Malaysia),” kata Saifuddin Abdullah dalam rekaman konferensi pers yang didengar oleh kantor berita Reuters.
Perenang dari sekitar 70 negara siap berlaga dalam World Para Swimming, kejuaraan yang dianggap penting jelang Tokyo Paralympics tahun depan.
Komite Paralimpik Internasional dalam pernyataan tertulisnya mengungkapkan “kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Malaysia.”
“Kejuaraan dunia harusnya terbuka untuk semua negara dan atlet.”
Malaysia dan Palestina
Sebelumnya atlet-atlet Israel dilarang berkompetsisi oleh negara-negara yang tidak mengakui Israel.
Mereka kadang berlaga tanpa simbol nasional, misalnya dengan hanya menggunakan bendera federasi yang menyelenggarakan kompetisi.
Pada 2016, atlet judo Mesir, Islam El-Shehaby dikeluarkan dari Olimpiade Rio setelah menolak bersalaman dengan atlet Israel, Or Sasson sesudah pertandingan keduanya.
Ribuan orang di Malaysia dan Indonesia berunjuk rasa Desember 2017 lalu menyusul keputusan Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Akhir bulan lalu, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengkritisi keputusan Australia yang mengikuti langkah Amerika, mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Saifuddin menyebut Malaysia akan terus berupaya untuk memperjuangkan Palestina, yang disebutnya tengah mengalami krisis kemanusiaan.
“Kami melihat isu Palestina tidak hanya dari sudut pandang agama, ini masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia,” katanya. (rh)
