Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersepakat dalam strategi penuntasan kasus lubang tambang yang ditanyakan panelis dalam debat Pilpres kedua yang digelar di Hotel Sultan, Minggu (17/2) malam. Menurut Prabowo, selama ini telah terjadi kolusi antara pemerintah dan perusahaan sehingga muncul kasus lubang tambang. Karena itu, kata dia, perlu penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi persoalan ini.
"Kita hargai usaha pemerintah kalau sudah mengejar. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Ini memang menjadi besar, karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun," jelas Prabowo.
Sementara itu Joko Widodo menuturkan telah bekerjasama dengan KPK dalam upaya penuntasan kasus ini. Di samping itu, kata dia, beberapa lubang tambang juga sudah direklamasi kembali.
"Di tambang Bukit Asam, yang dimiliki oleh Bukit Asam. Itu sebagian besar yang telah ditambang, telah dihutankan kembali. Kalau pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu," tutur Jokowi.
Namun, karena tidak dapat perbedaan strategi dalam penanganan kasus bekas lubang tambang, kedua pasangan calon akhirnya bersepakat untuk mengakhiri diskusi ini. Padahal menurut panelis, setidaknya ada 8 juta hektare tambang yang belum direklamasi dan ada 15 ribu hektare tambang yang tidak berizin pada 2018.
"Kalau kita tidak berbeda, kita jangan dibikin diadu-adu terus. Kalau tidak ada perbedaan untuk apa kita ribut lagi. (Ada tanggapan lain?) Iya saya setuju saja," dialog Prabowo Jokowi dalam debat Minggu malam.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan kedua pasangan tidak mau terbuka dalam kasus penyelesaian lubang tambang. Sebab, menurutnya, kedua pasangan calon tersandera oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus-kasus lingkungan tersebut.
"Intinya oligarki tambang ada di keduanya. Jadi keduanya tidak mungkinlah mau blak-blakan, mau menyelesaikan masalah tambang di Indonesia. Salah satunya masalah lubang tambang," jelas Merah Johansyah kepada VOA, Senin (18/2).
Jatam mencatat ada 3.033 tambang bekas batubara yang belum dipulihkan pada 2018. Sebaran lubang tambang terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Lubang tambang juga mengakibatkan 138 orang meninggal. Jumlah tersebut belum termasuk korban yang belum teridentifikasi sepanjang 2014-2018.
Namun, menurut Jatam, dana jaminan reklamasi pasca-tambang yang menjadi kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi tidak jelas keberadaan dan manfaatnya. Jatam menduga dana jaminan reklamasi tersebut telah menjadi ladang korupsi yang baru dalam sektor pertambangan. [Ab/as]
