Komite Kehakiman DPR minggu ini diperkirakan mempersiapkan perintah paksa untuk memperoleh laporan lengkap Jaksa Khusus Robert Mueller mengenai Rusia karena Departemen Kehakiman tampaknya tidak bisa memenuhi tenggat waktu 2 April yang ditetapkan oleh Partai Demokrat untuk merilis laporan tersebut.
Panel Kehakiman berencana melakukan pemungutan suara Rabu, sehari setelah batas waktu itu.
Para ketua komite DPR minggu lalu meminta laporan lengkap itu setelah Jaksa Agung William Barr merilis ringkasan empat halaman yang menjabarkan kesimpulan utama laporan tersebut.
Barr dalam surat kepada komite Kehakiman DPR dan Senat, hari Jumat lalu mengatakan versi ringkas dari laporan sepanjang 300 halaman itu akan dirilis pada pertengahan April, bahkan mungkin lebih cepat.
Di Gedung Putih, Presiden Donald Trump mengatakan prospek perintah paksa itu "konyol," namun ia akan mematuhi keputusan Barr mengenai masalah itu.
"Saya pikir ini memalukan," kata Trump. "Ini hanya Partai Demokrat yang ingin merendahkan negara ini dan seharusnya tidak diperbolehkan."
Panel itu juga akan melakukan pemungutan suara untuk memanggil secara paksa sejumlah mantan penasihat penting Presiden Donald Trump, termasuk ahli strategi Steve Bannon, Direktur Komunikasi Hope Hicks, Kepala Staf Reince Priebus, Penasihat Gedung Putih Donald McGahn dan penasihat Ann Donaldson. Donaldson menjabat sebagai kepala staf McGahn sebelum keduanya meninggalkan pemerintahan Trump. [my]
