Penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka penggelapan dana Yayasan Keadilan Untuk Semua YKUS, kasus yang terjadi pada tahun 2017, dinilai sebagai upaya membungkam kebebasan menyatakan pendapat dan kriminalisasi semata. Hal ini disampaikan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam konferensi pers di kediamannya di Jl. Kertanegara Jakarta, Rabu sore (8/5).
Prabowo mengatakan penetapan tokoh-tokoh pendukungnya seperti Bachtiar Nasir, Ahmad Dhani, Buni Yani, Egy Sudjana dan sebagainya yang tersangkut kasus hukum karena menyatakan pendapat menurutnya akan menambah kekisruhan pasca pesta demokrasi 17 April lalu.
“Secara garis besar kami prihatin, dan kami terus mengimbau pihak-pihak yang berwenang untuk meneliti dan mengkaji kembali. Kami mengatakan keyakinan kami bahwa saudara UBN (Ustad Bachtiar Nasir, red.) tidak bersalah sama sekali. Jadi hal-hal semacam ini menurut kami justru akan menambah ketegangan, yang kita ingin justru suasana yang damai. Pergantian pemimpin itu jangan dibikin tegang begitu menurut saya. Yang kita pikirkan adalah kebaikan seluruh rakyat, dan proses demokrasi itu menuntut adanya proses yang fair, proses yang tidak ada kecurangan, main bola saja kita tidak mau, di tingkat kecamatan kalau wasitnya tidak netral,” ungkap Prabowo.
TKN Jokowi-Ma’ruf: Proses Hukum Tokoh Pendukung Prabowo-Sandi Tak Ada Kaitan dengan Jokowi-Ma’ruf
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago kepada VOA mengatakan proses hukum yang dilakukan polisi terhadap beberapa tokoh pendukung Prabowo-Sandiaga tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Irma menilai hal itu murni karena yang bersangkutan melanggar hukum.
“Yang melakukan kesalahan siapa, tapi yang disalahkan selalu Jokowi. Yang melakukan kesalahan siapa, selalu dibilang pemerintah. Yang bikin gak tenang itu siapa? Yang demo berjilid-jilid bikin masyarakat itu siapa? Yang bikin Ijtima' berkali-kali dengan pembenaran itu siapa? Mengapa yang disalahin orang lain melulu. Introspeksi dong. Yang bikin ribut, bikin gelisah, demo berkali-kali itu siapa? Pemerintah dan institusi keamanan bersikap wajar. Jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Institusi keamanan dan penegak hukum itu punya tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kalau ada oknum-oknum yang memang bermasalah dengan hukum ya memang harus ditindak. Ini kan negara hukum, gak bisa orang sewenang-wenang ngomong sembarangan. Gak bisa orang ancam sembarangan. Berulang-ulang menuding gak karuan seperti ini, gak fair!” tegas Irma.
Ditambahkannya, pihak BPN Prabowo-Sandi sedianya tidak terus menerus memperkeruh suasana, terlebih mengingat sebagian tokoh dan partai politik pendukungnya kini menunjukkan indikasi merapat ke kubu Jokowi.
“Pak Zulkifli Hasan sudah datang, AHY sudah datang. Artinya orang-orang itu punya niat baik, punya komitmen yang baik untuk bangsa dan negara ini, bukan karena syahwat politik. Mardani Ali Sera juga sudah mengatakan tidak ada lagi tugas mengganti presiden, sudah diharamkan sama PKS untuk mengganti Presiden. Sudah jelas kok pemenangnya siapa, kok masih saja gak sadar-sadar kan aneh,” paparnya.
BPN Siap Paparkan Hasil Penghitungan Suara
Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Prabowo Subianto tetap memerintahkan pendukungnya untuk tenang dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ia mengatakan BPN siap memaparkan hasil penghitungan suara yang mereka lakukan kepada publik.
Dalam kesempatan itu Prabowo dan BPN juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga 500 petugas KPPS yang meninggal dalam proses pemilu serentak ini. Prabowo menyerukan penyelidikan agar ditemukan titik terang jatuhnya begitu banyak petugas dalam pemilu kali ini. (gi/em)
