Dalam masa jabatan keduanya, Presiden terpilih Jokowi mengatakan akan membangun infrastruktur lebih cepat pada 5 tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara syukuran bersama relawan dan partai koalisi pendukungnya dengan tema "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/7).
Jokowi juga mengatakan akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun dengan kawasan ekonomi kecil dan kawasan ekonomi khusus.
"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, pemerintahannya ke depan juga akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, salah satunya dengan menjamin kesehatan bayi dan ibu hamil. Ia juga berjanji meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan bagi masyarakat Indonesia yang berbakat.
"Kita akan menyiapkan lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global," imbuhnya.
Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Jokowi melanjutkan kebijakan mengundang investor seluas-luasnya guna membuka lapangan pekerjaan. Strateginya tidak jauh berbeda, yakni dengan memangkas perizinan yang berbelit dan memberantas pungli. Jokowi juga berjanji melanjutkan reformasi agar pelayanan publik bisa menjadi semakin cepat.
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya ‘hajar’ kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," ujar Jokowi.
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menambahkan, bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan ini nantinya akan ditujukan kepada semua masyarakat, termasuk pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan mereka yang memilih golput pada Pilpres 2019.
"Bukan hanya untuk kita pendukung 01, tapi untuk semua. Tanpa kecuali. Seluruh rakyat Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya. Baik pendukung 01 maupun pendukung 02 dan mereka yang tidak mendukung 01 maupun 02," kata Ma'ruf Amin.
ICJR Ingatkan Jokowi soal Pembangunan Hukum
Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyesalkan pidato politik Jokowi yang tidak menyinggung pembangunan hukum dan penguatan jaminan hak asasi manusia. Padahal, menurut Direktur ICJR Anggara, berdasar laporan penegakan hukum yang dikeluarkan World Justice Project dalam 4 tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan yakni 0,52.
"Pada 2019, skor Indonesia adalah 0.52. Perolehan nilai 0,52 dari skala 0 - 1 menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan," jelas Anggara.
Di samping itu, dalam Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial (peradilan yang jujur dan adil) yang dikeluarkan ICJR pada 2018 masih terindikasi banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Antara lain dalam pemenuhan prinsip persamaan di muka hukum dan prinsip pendampingan penasehat hukum.
Karena itu, ICJR mengingatkan Jokowi juga memprioritaskan pembangunan hukum pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada 2019-2024. (sm/ka)
