Utusan PBB untuk Suriah, Senin (30/9), mengatakan peresmian sebuah komite untuk menyusun konstitusi baru merupakan tanda harapan baru untuk negara yang dilanda perang itu.
“Ini merupakan persetujuan politik konkret pertama antara pemerintah dan pihak oposisi untuk mulai melaksanakan aspek penting dari Resolusi DK nomor 2254,” demikian kata Utusan PBB Geir Pederson kepada anggota DK.
Resolusi itu secara bulat diterima empat tahun yang lalu dan ditujukan untuk menyusun peta jalan untuk mengakhiri perang saudara dan memandu negara itu untuk menggelar pemilihan umum.
“Pada 23 September, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengumumkan pemerintahan Suriah pimpinan Bashar al-Assad, dan Komisi Perundingan Suriah mencapai kesepakatan atas komposisi dari komite konstitusi yang akan difasilitasi oleh PBB.”
Senin (30/9), Pedersen mengatakan, komite itu akan bertemu untuk pertama kalinya pada 30 Oktober di Jenewa.
“Saya sadari sepenuhnya bahwa komite ini tidak bisa mengakhiri konflik sendirian,” kata utusan itu. “Ini bisa merupakan pembuka pintu ke sebuah proses politik yang lebih luas yang memenuhi aspirasi yang sah dari rakyat Suriah.” [jm/pp]
