Nglaggeran, tempat wisata di Gunung Kidul, menjadi latar lagu Banyu Langit, salah satu dari sekian banyak lagu patah hati yang naik daun karya penyanyi campur sari, Didi Kempot, the godfather of broken heart.
Jika berkunjung ke Nglaggeran, tentu kita tidak akan bertemu Didi Kempot. Yang ada adalah embung di puncak bukit, gugusan batu gunung api purba, dan kebun tanaman kakao atau coklat yang mengelilingi kawasan itu.
Tak heran, salah satu oleh-oleh khas dari sana, yaitu coklat. Warga merintis usaha pengolahan ini sejak 2010 dengan bantuan dana desa. Tiga tahun lalu, warga sepakat mendirikan Griya Cokelat, tak jauh dari lokasi Wisata Gunung Api Nglanggeran.
Surini, salah satu pengelola Griya Cokelat kepada VOA mengatakan, usaha ini dijalankan bersama antara petani coklat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), ibu-ibu warga sebagai pengolah coklat, dan pemerintah desa.
“Kami pernah mendapatkan dana dari Dana Desa, selama dua kali. Yang pertama untuk pengemasan, yang kedua untuk pelatihan. Kami ada pengembangan inovasi bakpia coklat, itu didanai dari Dana Desa,” kata Surini.
Di Griya Cokelat, para petanimemasok bahan baku, ibu-ibu warga setempat mengolah coklat, desa memberikan sarana berupa tanah dan bangunan, sedangkan Pokdarwis berperan dalam pemasaran. Produk coklat mereka kini dikenal sebagai oleh-oleh khas wisata Nglanggeran. Kelompok usaha ini juga menyediakan paket edukasi pengolahan makanan berbahan coklat.
Bumdes: Laba dan Tugas Sosial
Dana Desa mendorong pemerintah desa untuk membuat unit usaha yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes lainnya yang cukup berhasil adalah Bumdes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Bumdes ini mencatatkan omzet Rp 5,1 miliar tahun lalu. Mayoritas diperoleh dari unit usaha rumah makan Kampung Mataraman yang menyumbang Rp 3,8 miliar dari omzet total.
Tahun ini, mereka mengembangkan unit usaha baru berupa ruang kerja bersama (coworking space) bernama Panggung Lestari. Unit usaha ini berada satu lokasi dengan Kampung Mataraman.
Sholahuddin Nur’azmy, manajer unit usaha ini kepada VOA mengatakan, ruang kerja bersama ini hadir tidak sekedar mengejar untung.
“Dimana-mana orang pada bilang industri 4.0 itu. Nah, terus di desa ini juga ada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah.red). Sebenarnya sesederhana itu, untuk memfasilitasi orang-orang atau warga desa, pelaku industri kreatif,” ujar Sholahuddin.
Istilah ‘coworking space’ dipakai karena memang menjadi tempat berkegiatan seperti kelas-kelas untuk UMKM, papar Sholahuddin
Di ruang kerja bersama ini, warga desa bisa memanfaatkan internet secara gratis. Bumdes juga membantu memanfaatkan jaringan mereka untuk pengembangnan bisnis. Dengan dukungan pemerintah lokal, berbagai pelatihan dan lokakarya diselenggarakan.
Tidak murni bisnis, Bumdes ini hadir juga sebagai bagian tanggung jawab pemerintah desa membantu warganya lebih sejahtera. Karena itulah, ukuran keberhasilan tidak hanya pada seberapa besar keuntungan yang didapat, tapi juga seberapa banyak warga setempat yang diberdayakan oleh program yang diusung.
Karena itulah, sisi operasional bisnis juga dijalankan dengan semangat sosial. Jumlah warga yang dipekerjakan, misalnya, melebihi angka yang dibutuhkan karena Bumdes juga bertanggung jawab mengurangi angka pengangguran di desa.
“Begitu pula dengan program pemberdayaan warga yang dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial unit usaha. Bumdes juga mendukung penuh program-program yang dilaksanakan lembaga desa,” tambah Sholahuddin.
Turunkan Angka Kemiskinan
Pengucuran Dana Desa sejak awal periode pemerintahan Jokowi disebut menjadi salah satu mesin pendorong majunya Usaha Kecil Menengah (UKM) pedesaan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim kemiskinan di desa turun drastis.
“Angka pengangguran di desa itu hanya separuhnya dari angka pengangguran di kota. Karena ada banyak sektor-sektor informal yang digerakkan oleh UKM itu mulai jalan, dengan adanya aktivitas ekonomi di desa-desa, akibat dari program Dana Desa ini. Angka kemiskinan di desa dalam 2 tahun ini turunnya lebih cepat daripada angka kemiskinan di kota,” kata Eko di Yogyakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
Pemerintah mencatat, terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,8 juta orang di Indonesia pada 2018 atau 51.2 persen lebih banyak dari capaian sebelumnya yang tercatat 1.19 juta pada 2017. Dari angka 1.8 juta, penurunan di perkotaan tercatat 580.000 orang dan di pedesaan mencapai 1,2 juta orang.
Karena itulah, menurut Eko, kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera di desa kini makin besar. UKM kini menjadi usaha di desa yang pada gilirannya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UKM juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga desa.
Pemerintah mendorong BUMN dan perusahaan swasta untuk membantu memberi pendampingan kepada UKM untuk menciptakan produk, selain bantuan modal tentunya. Upaya selanjutnya adalah memperkenalkan mereka pada teknologi, sehingga bisa bersaing dalam pemasaran di era teknologi informasi.UKM juga akan didorong untuk terus konsisten dalam menjaga kualitas dan volume produksi untuk memenuhi permintaan pasar.
Kemendes PDTT sendiri menurut Eko, berhasil memenuhi sejumlah target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahunan. Misalnya, Kementerian ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal. Mengutip sensus BPS, kata Eko, awal tahun lalu sudah tercapai lebih dari 6.500.
“Kita diminta untuk menciptakan 2.000 Desa Mandiri, awal tahun lalu sudah tercapai 2.700. Kita diminta untuk menciptakan 80 kawasan pedesaan, kita sudah 90 lebih sekarang,” papar Eko.
Menurutnya, dalam lima tahun ke depan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa akan berbeda. Dengan program infrastruktur yang digenjot dalam lima tahun ini, tantangan ke depan lebih banyak berupa pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi. [ns/ft]
