Tenggat waktu tiga bulan, yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada tim teknis kepolisian guna mencari pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan telah habis. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang diberi tugas oleh Jokowi belum mengungkapkan hasil perkembangan kasus itu kepada publik. Jokowi pun malah mengangkatnya menjadi Menteri Dalam Negeri di jajaran kabinetnya.
Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari tim teknis kepolisian terkait perkembangan kasus Novel Baswedan tersebut sebelum mengangkat Tito menjadi Mendagri. Menurutnya, penyelidikan itu akan dilanjutkan oleh Kapolri yang baru.
“Mengenai kasus yang ditanyakan tadi, saya kira nanti akan saya kejar kepada Kapolri yang baru agar bisa segera diselesaikan. Saya sudah melihat laporan kemarin sebelum saya angkat menjadi Mendagri, Pak Tito, saya kira ada perkembangan yang sangat baik. Yang nanti akan segera diteruskan oleh kapolri yang baru,” ungkap Jokowi ketika berbincang dengan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).
Mantan Walikota Solo ini pun menjamin bahwa hasilnya akan segera diumumkan kalau memang sudah selesai.
“Dan segera diumumkan kalau memang sudah betul betul selesai. Ini bukan sebuah kasus yang mudah,” tambahnya.
Sementara itu tim advokasi Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa kepada VOA mengatakan Jokowi tidak konsisten dengan waktu penyidikan tiga bulan yang ia berikan kepada tim teknis kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Menurutnya, Jokowi bukan lagi harus menagih perkembangan kasus ini kepada kepolisian, namun harus mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen.
“Seharusnya tindakan Pak Jokowi bukan menagih lagi, melainkan mengambil langkah untuk evaluasi dan keluarkan Keppres untuk TGPF Independen. Menagih lebih tepat menjadi bahasa korban atau tim advokasi. Pak Jokowi harus tegas dengan waktu yang ia berikan,” ungkap Alghiffari.
Ditambahkannya, langkah Jokowi dengan menjadikan Tito Karnavian sebagai Mendagri merupakan sebuah kejanggalan, apalagi dalam masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, Tito meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Diangkatnya Pak Tito jadi Kapolri adalah sebuah kejanggalan. Pejabat yang gagal ungkap kasus dan banyak kekerasan dalam masa kepemimpinannya, justru dilantik menjadi Mendagri,” jelasnya.
Lalu apa alasan Jokowi mengangkat Tito menjadi Mendagri? Jokowi menilai pengalaman Tito di lapangan sebagai Kapolri bisa menjadi panduan bagi Tito untuk menjalankan tugas Mendagri dengan baik. Apalagi Tito sudah memiliki hubungan yang baik dengan semua kepala daerah.
Ia menugaskan Tito untuk mengawal penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah agar bisa tumbuh lebih baik lagi. Selain itu, ia juga minta Tito mengawal pertumbuhan investasi di daerah.
“Kemudian juga saya sampaikan yang berkaitan dengan pelayanan, utamanya di bidang yang berkaitan dengan layanan publik di daerah-daerah agar bisa di koordinasi dengan baik, dengan seluruh kepala daerah yang ada. Sehingga tata kelola dalam pelayanan kepada dunia usaha, tata kelola pelayanan dunia bisnis, dalam investasi itu betul-betul bisa terutama cepat, dan kita harapkan sekali lagi penciptaan lapangan kerja itu bisa dilakukan," kata Presiden Jokowi.
"Dalam lima tahun terakhir, pengalaman kita ada di situ. Banyak dunia usaha yang ingin berinves tadi, baik dari lokal, dari nasional maupun dari global, tapi sering terhambat di sini. Saya kira tugas yang paling berat saya berikan di situ. Tetapi juga yang berkaitan dengan keamanan dan tertib sosial ini juga menjadi tanggung jawab Mendagri, saya kira Pak Tito memiliki pengalaman yang baik mengenai itu,” imbuhnya. [gi/lt]
