Satu hari setelah DPR Amerika memakzulkan Presiden Donald Trump, ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan ia tidak akan mengirim Pasal-Pasal Pemakzulan itu ke Senat AS atau memilih siapa yang akan dijadikan jaksa penuntut dalam sidang Senat, sampai Senat menyetujui peraturan tentang bagaimana proses itu akan berjalan.
Senat AS belum bisa mengadakan sidang pengadilan atas Trump sebelum menerima Pasal-Pasal Pemakzulan itu dari DPR.
Sesuai dengan garis kebijaksanaan partai, DPR yang dikuasai partai Demokrat hari Rabu menyetujui dua pasal pemakzulan atas Trump, yang membuat Trump presiden Amerika ketiga yang dimakzulkan dalam sejarah Amerika.
Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mendapat keuntungan politik dan menghalangi usaha Kongres untuk menyelidiki hal itu.
Tokoh tertinggi partai Republik dalam Senat, Mitch McConnell mengatakan hari Kamis bahwa Pelosi takut mengirim kedua pasal pemakzulan itu ke Senat, karena pasal-pasal itu merupakan “hasil kerja yang asal jadi”. McConnell juga menyatakan sidang-sidang pemakzulan pimpinan partai Demokrat itu sebagai “proses yang tidak adil” yang menciptakan suatu preseden “beracun”, yang dampaknya akan dirasakan sampai jauh di masa depan.
Kalaupun diadakan sidang pengadilan di Senat bulan depan, yang kata McConnell akan menjadi prioritas partainya, sidang itu kemungkinan besar akan menyatakan Trump tidak bersalah, karena Senat dikuasai partai Republik.
Ketika ditanya apakah pengadilan di Senat akan berlangsung adil seperti disyaratkan oleh UUD, Pelosi menjawab bahwa para pendiri Amerika “tidak pernah membayangkan akan adanya presiden dan ketua senat yang sama-sama penipu pada waktu yang bersamaan.”
Trump, lewat Twitter menuduh Pelosi sendiri berpendapat bahwa tuduhan pemakzulannya adalah “suatu hoaks yang konyol,” sehingga ia tidak berani menyerahkannya kepada Senat, karena senat bisa menentukan tanggal sidang yang pasti, dan kalau pihak Demokrat tidak mau hadir, semua tuduhan akan batal!”
Senator Lindsey Graham, pendukung kuat Trump juga mencuit Kamis pagi bahwa dengan tidak mengirim pasal-pasal pemakzulan itu ke Senat, Pelosi telah melanggar Konstitusi, suatu “tindakan politis yang pengecut dan tidak adil bagi Trump.”
Trump telah berulang kali mengatakan bahwa percakapan teleponnya pada akhir bulan Juli lalu dengan Presiden Ukraina Zelensky adalah “percakapan yang sempurna”, dimana ia minta bantuan Zelensky untuk menyelidiki calon presiden Joe Biden dan apa yang disebutnya sebagai peran Ukraina dalam pilpres tahun 2016.
Ketika usaha pemakzulan semakin meningkat, Trump berusaha menjelaskan bahwa bantuan yang dimintanya dari Ukraina itu adalah bantuan untuk Amerika dan bukan untuk dirinya sebagai Presiden. (ii/jm)
