Para manajer pemakzulan yang mewakili fraksi Demokrat di DPR mengatakan kepada para senator, Kamis (23/1), Presiden Donald Trump seringkali dan secara terang-terangan melanggar wewenang kepresidenannya. Menurut mereka, tindakan-tindakan Trump secara jelas memenuhi standar kejahatan atau pelanggaran hukum tingkat tinggi yang tercantum dalam konstitusi sehingga perlu dihentikan dari jabatannya.
Pada hari kedua dari tiga hari penyampaian argumen, para manajer pemakzulan mengatakan, tindakan Trump menahan bantuan militer AS untuk Ukraina demi kepentingan politik pribadi merupakan pelanggaran paling buruk yang mungkin dilakukan presiden.
Hari ketiga sidang pemakzulan berfokus pada sebuah argumen penting: presiden tidak berada di atas hukum.
“Konstitusi bukanlah pakta bunuh diri. Konstitusi tidak mengharuskan kita memiliki presiden yang menyalahgunakan wewenang dengan cara-cara yang tidak terlihat, yang mengancam keamanan dan demokrasi kita,” kata salah seorang manajer pemakzulan, Jerrold Nadler.
Nadler terkesan mengubah nada bicaranya sewaktu menjabarkan tudingannya. Ia sepertinya mematuhi anjuran Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts yang sebelumnya memperingatkan kedua belah pihak untuk berbicara dalam nada yang lebih santun, bukan bermusuhan.
Menurut John Malcolm dari Heritage Foundation, suasana yang lebih tenang setelah debat yang kadang berlangsung sengit menunjukkan betapa berbedanya kedua belah pihak memandang pemakzuklan.
“Pemakzulan adalah penyelesaian dramatis. Ini artianya menghentikan seorang presiden dari jabatannya karena ia seorang kriminal atau melakukan pelanggaran berat sehingga kita, sebagai bangsa, tidak bisa membiarkannya menjabat posisi itu. Akan sungguh memalukan bila penyelesaian dramatis ini tiba-tiba menjadi alat politik partisan dan digunakan untuk menjatuhkan presiden yang kebijakan-kebijakan dan kepribadiannya tidak kita sukai,” kata John Malcolm.
Namun fraksi Demokrat mengatakan, kasus mereka sangat kuat sehingga tim pembela presiden, sewaktu menyampaikan argumen pembelaannya, mulai Sabtu, kemungkinan akan sulit menandinginya.
“Para manajer pemakzulan DPR menempatkan standar yang sangat tinggi untuk bisa ditandingi tim pembela presiden. Pada saat ini, saya tidak yakin bagaimana tm pembela presiden, yang tidak siap, bingung dan cenderung menggunakan teori-teori konspirasi, akan bisa membantahnya,’’ jelas Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat.
Fraksi Demokrat mengatakan, salah satu teori konspirasi, menyangkut tindakan-tindakan mantan Wakil Presiden Joe Biden di Ukraina, tidak memerlukan kesaksiannya di pengadilan.
Sylvia Garcia, seorang manjer pemakzulan lainnya, mengatakan,“Wakil Presiden Biden mematuhi kebijakan resmi AS. Ia melalui saluran-saluran resmi untuk memecat jaksa yang korup. Dan dia melakukan itu dengan dukungan sekutu-sekutu kita. Ini kebalikan dari yang dilakukan Presiden Trump. Ia mendesak Ukraina untuk melakukan penyelidikan tanpa alasan, tanpa persetujuan siapapun. Itu bukan kebijakan AS, dan hanya menguntungkan dirinya.”
Namun menurut fraksi Republik, mengangkat masalah mengenai saingan pemilu presiden 2020 dan keterlibatan putranya di perusahaan gas Burisma di Ukraina, merupakan kesalahan strategis.
Senator Josh Haley dari Partai Republik mengatakan, “Saya sangat terkejut bahwa mereka memilih Hunter Biden sebagai fokus presentasi mereka. Bagi saya, kalau kita ingin memanggil saksi, saya kira kini jelas kita harus memanggil Hunter Biden, dan kemungkinan juga Joe Biden.”
Sekutu-sekutu Trump mengatakan, tindakan Trump di Ukraina tidak pantas diimbali pemakzulan, melainkan sorak-sorai. Senator Lindsey Graham mengatakan, “Mereka membuat argumentasi bahwa tindakan Donald Trump membekukan sementara bantuan meruntuhkan militer Ukraian dan mengakibatkan orang-orang mati. Jauh dari kebenaran. Mereka mendapatkan bantuan lebuh banyak dari pemerintahan Trump daripada dari pemerintahan Obama.”
Pada penyampaian argumen hari terakhir, Jumat (24/1), fraksi Demokrat akan menyoroti pasal kedua pemakzulan, menuduh Trump menghalangi usaha Kongres untuk menyelidikinya. [ab/lt]
