Salma, gajah Sumatera berusia 1,5 tahun yang sedang dalam perawatan di Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi, Aceh Timur, mati pada 7 Februari karena sakit.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Agus Aryanto mengatakan anak gajah tersebut berada di CRU Serbajadi lantaran pada Juni 2019 ditemukan terluka parah akibat jerat di hutan Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.
"Dia memang (sedang) dalam perawatan kami selama ini. Memang dalam beberapa bulan terakhir Salma mengalami penurunan nafsu makan jadi tim medis sudah berupaya melakukan treatment, dan mengambil sampel darah untuk mengetahui penyebab penyakitnya," kata Agus kepada VOA, Minggu (9/2).
Agus menjelaskan sejak Salma dievakuasi dari lokasi jerat sampai menjelang kematiannya, dia tidak terlihat selincah dan seagresif gajah bayi lainnya. Kondisi Salma tidak membaik meski sudah diberikan perlakuan khusus diberikan untuk mengatasi stres yang berhubungan dengan imunitas. Namun, beberapa perawatan yang dilakukan tim medis dari BKSDA Aceh tak memberikan hasil yang signifikan terhadap perkembangan kesehatan anak gajah tersebut.
"Sudah dilakukan nekropsi (bedah bangkai) hasilnya terdapat gangguan pencernaan, jantung, limfa yang menyebabkan nafsu makan berkurang, anemia, dan pergerakannya kurang lincah," jelasnya.
Sementara itu, gajah Sumatera lain pada Jumat 7 Februari 2020, ditemukan telah membusuk di kawasan hutan tanaman industri PT Arara Abadi, Desa Koto Pait, Kecamatan Tualang Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Riau, Heru Sutmantoro mengatakan telah dilakukan nekropsi pada Sabtu (8/2) terhadap gajah yang diperkirakan telah mati lima hari sebelum ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, gajah itu berjenis kelamin betina dan diperkirakan berusia 40 tahun.
"Kemudian, tidak ditemukan ada luka atau kekerasan fisik di bagian tubuh. Tidak juga ditemukan tanda-tanda keracunan kemudian dalam analisis semuanya penyebab kematian disebabkan karena organ tubuh tak normal pada bagian pencernaan di lambung dan usus," ujar Heru saat dihubungi VOA.
"Itu yang menyebabkan makanan yang dimakan gajah tersebut tidak terserap dengan baik oleh tubuhnya, sehingga kurus serta komplikasi dan menyebabkan kematian," tambahnya.
Namun kematian gajah di kawasan hutan tanaman industri tersebut bukan yang pertama. Mirisnya pada November 2019, kasus gajah mati di kawasan itu merupakan korban perburuan lantaran saat ditemukan kondisi kepala gajah sudah terpotong dari pangkal belalai dan terpisah dari tubuh dengan jarak satu meter.
Kata Heru, ada tiga kasus gajah mati di PT Arara Abadi sejak tahun 2019 hingga 2020.
Sebagian besar populasi gajah bernama kantong Giam Siak Kecil berada di wilayah konsesi PT Arara Abadi yang merupakan hutan tanaman industri dengan jenis tanaman eucalyptus dan akasia. Lanskap tersebut menjadi domain kelompok gajah beraktivitas sehari-hari. Pergerakan gajah yang paling banyak berada di hutan tanaman industri PT Arara Abadi.
Kematian gajah yang ketiga kalinya di kawasan tersebut menjadi perhatian khusus bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Pihak perusahaan terkait diharapkan bisa memasang Global Positioning System (GPS) Satellite Collar di salah satu kelompok gajah sehingga pergerakan mamalia besar di daratan tersebut dapat diketahui posisinya.
"Sehingga dengan mengetahui posisinya memudahkan kami untuk melakukan pemantauan. Itu yang harus segera dilakukan. Keberadaan kelompok gajah di kawasan Giam Siak Kecil itu harus ada pemantauan secara intensif. Perusahaan PT Arara Abadi harus rutin melakukan pemantauan karena pergerakan 95 persen itu berada di areal kerja mereka," ucap Heru.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Riko Kurniawan mengatakan pemerintah dan pemilik konsesi (perusahaan terkait) harus memberikan areal gajah bermain lantaran daerah jelajah mamalia besar darat tersebut berkurang setelah adanya alih fungsi hutan.
Pemerintah dan pemilik konsesi, imbuh Riko, bertanggung jawab agar satwa-satwa yang dilindungi undang-undang bisa beradaptasi di lahan yang sudah berubah fungsi.
"Dipastikan bagaimana tanggung jawab penuh dari pemilik konsesi untuk tidak mengganggu gajah-gajah yang berada di situ. Itu dulu rumah gajah sebelum diubah alih fungsi. Upaya-upaya itu yang kami lihat belum banyak dilakukan oleh konsesi," ungkap Riko saat dihubungi VOA.
Pemerintah juga diminta memastikan sisa tutupan hutan alam dan daerah habitat satwa dilindungi tidak lagi beralih fungsi. Kata Riko, kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi salah satu penyebab konflik satwa liar dan dilindungi di Riau cukup tinggi.Tak jarang menimbulkan korban baik dari satwa atau manusia. Hal itu tidak hanya yang terjadi pada gajah, tetapi juga pada harimau.
"Artinya mendesak upaya-upaya mitigasi yang dilakukan negara dan konsesi di dalam daerah jelajah satwa yang dilindungi undang-undang baik harimau maupun gajah itu dipastikan tidak terganggu satwa di situ," tandasnya. [aa/ft]
