Pemerintah Filipina, Senin (10/2) mendesak Mahkamah Agung agar membatalkan izin usaha badan penyiaran terkemuka di negara itu, ABS-CBN Corp, suatu langkah yang oleh para legislator oposisi dan aktivis dikecam sebagai serangan untuk mengintimidasi media independen.
Pemerintah menyatakan konglomerat media dan hiburan yang berusia 66 tahun itu, yang membuat jengkel Presiden Rodrigo Duterte dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun 2016, telah melanggar undang-undang kepemilikan dan terlibat dalam “praktik-praktik yang sangat kasar.”
Lawan-lawan Duterte menyatakan pengaduan itu dilakukan untuk menghalangi kesempatan Kongres memperpanjang izin usaha ABS-CBN, yang mempekerjakan hampir 7.000 orang dan melibatkan ratusan pesohor dalam konten radio, televisi dan internet.
Pengacara pemerintah dan pendukung setia Duterte, Jose Calida, mengatakan, ABS-CBN telah terlalu lama memperlihatkan ketamakan dan penyelewengan izin usaha yang merupakan hak istimewa.
“Kami ingin mengakhiri apa yang kami dapati sebagai praktik-praktik ABS-CBN yang sangat kasar yang menguntungkan sedikit saja orang yang tamak dengan mengorbankan jutaan pelanggan setianya,” sebut Calida dalam suatu pernyataan.
ABS-CBN membantah hal itu dan mengatakan pengaduan itu tampaknya merupakan “upaya untuk menutup ABS-CBN karena prasangka jutaan orang Filipina.”
Duterte telah mengancam selama tiga tahun ini untuk membatalkan perpanjangan izin usaha ABS-CBN, yang oleh Duterte dituduh menolak menayangkan iklan-iklan kampanyenya.
ABS-CBN tidak secara langsung menanggapi klaim Duterte. Tetapi pemimpinnya, Eugenio Lopez, mengatakan dalam rapat pemegang saham perusahaan pada tahun 2017 bahwa klaim itu merupakan “bagian tak terpisahkan dari pekerjaan kami sebagai institusi media.” [uh/ab]
