Dalam situasi pandemik coronavirus (COVID-19) yang berbahaya ini, penyandang disabilitas/difabel merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan sekaligus terkena dampak meluasnya virus ini. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel, serta memprioritaskan kelompok ini dalam semua bentuk layanan.
Ketika semua pihak mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah meluasnya virus corona, ada satu kelompok yang paling rentan tetapi paling jarang mendapat perhatian, yaitu kelompok penyandang disabilitas atau difabel.
Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) Nurul Saadah Andriani menilai pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan rencana yang terukur untuk memastikan akses layanan dan jaminan kesehatan bagi difabel dalam situasi sulit ini.
Menurutnya seluruh informasi tentang pencegahan agar tidak tertular, bentuk penularan, pemeriksaan gejala, pengobatan serta layanan pengaman sosial selama proses penyembuhan sedianya dibuat dengan mempertimbangkan akses bagi difabel. Sejauh ini ia sendiri belum mendapat informasi apapun, sementara kemungkinan pemberian pelayanan yang bisa diakses kelompok difabel juga masih jauh.
“Bagi teman-teman tuna rungu harusnya dokter atau siapapun tidak menggunakan masker. Di luar Covid-19, mereka menggunakan bahasa bibir sehingga tidak usah menggunakan masker. Tetapi dalam situasi seperti ini kan tidak mungkin. Nah persoalannya apakah nanti pemberi layanan itu sudah menyiapkan media-media atau informasi yang kemudian mudah dibaca atau kemudian saat mereka berkomunikasi dengan media apa,” ungkap Nurul.
Belum Ada Sistem Jaminan Sosial Untuk Kelompok Difabel
Lebih lanjut Nurul menjelaskan kelompok difable ini juga belum merasakan kebijakan yang memberikan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial bagi mereka.
Nurul mencontohkan bagaimana pekerjaan sebagian besar difabel netra adalah menjadi pemijat. Mereka, ujar Nurul, tidak dapat memilih dan memilah siapa yang sudah terpapar atau belum dengan Covid-19. Mereka juga tidak dapat berhenti bekerja karena tidak memiliki sumber penghasilan lain.
“Untuk menyelamatkan ini sebetulnya kalau memang negara sudah punya sistem maka ada jaminan sehingga mereka minimal punya bahan pokok untuk sehari-hari. Mereka sudah tidak harus nyari sehingga resiko kemungkinan memaparkan atau terpapar tadi,” tambah Nurul.
Untuk itu Nurul mendesak pemerintah menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel, meningkatkan kapasitas sektor perawatan kesehatan dengan cepat untuk memberikan layanan yang memenuhi syarat bagi difabel, serta menempatkan kelompok ini sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan tanpa biaya.
Achmad Yurianto : Pemerintah Sudah Berusaha Akomodasi Kelompok Difabel
Diwawancarai melalui telpon, juru bicara Penanganan Virus Corona dr. Achmad Yurianto mengatakan pemerintah sudah berusaha mengakomodasi kelompok difabel ini sebaik mungkin.
“Setiap saya rilis informasi, di sebelah saya ada yang memberikan bahasa isyarat. Semua standar sama. Bahasa itu bahasa untuk masyarakat kok bukan bahasa ilmiah kan,” kata Achmad Yurianto. [fw/em]
