Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan hari Rabu (27/5), ia telah melaporkan kepada Kongres Amerika bahwa Hong Kong “tidak lagi merupakan kawasan otonomi China” dan “Hong Kong tidak patut terus mendapat perlakuan khusus berdasarkan hukum Amerika Serikat, mengingat fakta di lapangan.'
Pernyataan Menlu Pompeo itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat kini mempertimbangkan untuk menangguhkan status preferensial yang menjadikan kota ini mitra dagang utama Amerika.
Pernyataan Pompeo itu disampaikan setelah Kongres Rakyat Nasional China mengumumkan niatnya untuk memaksakan undang-undang keamanan nasional secara sepihak pada Hong Kong, langkah yang dipandang akan merusak otonomi Hong Kong yang dijanjikan oleh pemerintah Beijing untuk dipertahankan di bawah Deklarasi Bersama China-Inggris, sebuah traktat internasional yang didaftarkan di PBB.
Proposal legislatif Beijing itu menunjukkan adanya perubahan dramatis bagi Hong Kong, yang telah lama menikmati kebebasan politik yang lebih besar di bawah pemerintahan semi-otonom berdasarkan hasil pemilu yang pernah dipandang sebagai panutan bagi China daratan.
Ketegangan politik semakin meningkat di Hong Kong dalam beberapa pekan terakhir setelah otorita penegak hukum Hong Kong menangkap 15 aktivis pro-demokrasi pada bulan April, termasuk pendiri Partai Demokrat Hong Kong Martin Lee, sebuah langkah yang dikutuk oleh Amerika Serikat. [lt/ii]
