Empat belas anggota Partai Demokrat dari Komisi Energi dan Perdagangan di DPR AS meminta agar regulator Komisi Perdagangan Federal (FTC) menyelidiki aplikasi video populer TikTok terkait pelanggaran privasi anak-anak.
Komisi Energi dan Perdagangan mengawasi unit privasi FTC. Gugatan komisi yang diajukan Kamis menyusul klaim yang diajukan oleh Pusat Demokrasi Digital, Kampanye Anak Bebas-Komersial dan pihak lainnya bahwa TikTok gagal menghapus video yang diposting oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun, yang sebelumnya disepakati akan dilakukan dalam perjanjian 2019 dengan FTC.
FTC mendenda TikTok $ 5,7 juta pada Februari 2019 karena kurangnya langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan privasi anak-anak. Selain menghapus video anak-anak di bawah umur, FTC juga mengharuskan perusahaan itu untuk mematuhi semua aspek Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak (COPPA) di masa depan.
Kasus 2019 menuduh TikTok lalai menerapkan pemblokiran terhadap pengumpulan data pribadi remaja dan tidak meluluskan permintaan orang tua agar data anak mereka dihapus. Setelah keputusan FTC, TikTok memperkenalkan bagian aplikasi di bawah 13 tahun yang tidak mengizinkan penyebaran informasi pribadi. Bulan lalu, fitur Family Pairing diumumkan, yang memberi orang tua cara untuk menerapkan pembatasan pada semua akun remaja, tidak hanya di bawah 13 tahun. Anggota kongres dari Partai Demokrat mengatakan kegagalan untuk mematuhi mandat FTC melanggar COPPA.
"Pengabaian terang-terangan atas keputusan persetujuan itu bisa mendorong situs web lain untuk tidak mematuhi penyelesaian yang dibuat dengan kantor Anda, sehingga melemahkan perlindungan bagi semua warga Amerika," kata surat itu kepada FTC. Menurut harian The New York Times aplikasi milik China itu telah diunduh 1,9 miliar kali di seluruh dunia, termasuk 172 juta kali di Amerika. Popularitasnya melonjak sejak pandemi virus corona dan selama perintah tinggal di rumah diberlakukan di seluruh dunia, sehingga penggunaannya mencapai rekor pertumbuhan kuartal pertama.
Pemerintah AS sebelumnya telah menyampaikan keraguannya atas kepercayaan terhadap aplikasi itu, mengutip asal-usulnya dari China. Beberapa cabang militer AS, misalnya, telah melarang personel membuat akun, dan setidaknya satu senator telah mengusulkan undang-undang untuk melarang penggunaannya bagi karyawan federal.
Surat anggota Kongres kepada FTC itu dilayangkan setelah dua anggota Partai Republik dari Komisi Energi dan Perdagangan menulis surat kepada CEO perusahaan induk TikTok, ByteDance.
Anggota Kongres Greg Walden dan Cathy McMorris Rodgers meminta perusahaan itu mengungkapkan praktik pengumpulan data untuk warga Amerika dan bagaimana data itu dibagikan kepada Partai Komunis China atau entitas negara China lainnya.
Menurut harian The Hill, TikTok sebelumnya menyatakan telah menyimpan data pengguna Amerika di Singapura dan membantah bahwa berbagi informasi dengan pemerintah China. [my/jm]
