Para demonstran di Thailand menekan tuntutan mereka untuk membubarkan parlemen, menggelar pemilu baru dan mengubah konstitusi.
Para pemimpin demonstrasi hari Jumat menyatakan mereka akan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah PM Prayuth Chan-ocha jika pemerintah gagal bertindak melakukan perubahan.
Tattep Ruangprapaikitseree, salah seorang pemimpin protes mengatakan, tuntutan mereka cukup jelas untuk didengar dan diikuti pemerintah.
“Membentuk komite untuk mengadakan dengar pendapat sama seperti pertunjukan tanpa makna. Apakah ini untuk mengulur waktu? Mereka pikir kita akan menghilang. Mereka percaya kita akan surut. Jadi mereka mendirikan komite ini untuk mengulur waktu. Faktanya, kami menginginkan perubahan nyata. Kami ingin mengirim tuntutan kami kepada mereka yang berkuasa untuk membuat keputusan, bukan ke komite tukang stempel,” jelasnya.
Bertemu di depan Monumen Demokrasi yang ikonik di Bangkok, delapan pemimpin Free People Movement, yang dulu dikenal sebagai Free Youth, mengumumkan rencana mengadakan demonstrasi besar-besaran pada 16 Agustus.
Demonstran membawa poster-poster bertuliskan antara lain “Konstitusi perlu diamendemen. Demokrasi harus berasal dari rakyat” dan “Kami tidak membenci negara kami. Kami membenci kediktatoran. Tidak ada kudeta.”
Prayuth awal pekan ini mengatakan ia akan mempertimbangkan tuntutan para demonstran, tetapi pemimpin protes Tattep Ruangprapaikitseree menyatakan pernyataan perdana menteri hanyalah taktik mengulur waktu, karena perdana menteri kemungkinan besar tidak akan setuju untuk membubarkan parlemen atau mengadakan pemilu baru.
Setelah lebih dari lima tahun relatif tenang sejak kudeta militer tahun 2014, protes-protes antipemerintah kembali muncul, sebagian besar di sekolah-sekolah dan kampus-kampus universitas di Bangkok dan kota-kota lainnya di Thailand.
Demonstran, kebanyakan orang muda, sangat tidak puas dengan pemerintahan yang sekarang ini. [uh/ab]
