Pihak berwenang Thailand memanggil sejumlah kepala universitas, meminta mereka untuk mencegah mahasiswa menuntut reformasi monarki.
Seorang anggota Senat yang ditunjuk militer mengatakan, Minggu (13/9), memperingatkan bahwa seruan semacam itu bisa memicu kekerasan.
Thailand telah menghadapi protes hampir setiap hari sejak pertengahan Juli. Protes-protes itu menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, seorang bekas pemimpin junta. Unjuk rasa itu juga menuntut dibentuknya konstitusi dan diadakannya pemilu baru.
Sejumlah kelompok juga membuat daftar 10 tuntutan untuk mengekang kewenangan Istana Kerajaan Raja Maha Vajiralongkorn, mematahkan tabu yang sejak lama bertahan di negara Asia Tenggara itu.
Senator Somchai Sawangkarn memberitahu Reuters bahwa surat-surat itu telah dikirim oleh para gubernur provinsi yang ditunjuk oleh negara ke kepala-kepala universitas. Para pemimpin universitas itu dipanggil ke pertemuan menjelang protes-protes yang direncanakan pada 19 September di Bangkok dan tempat lain.
"Administrator Universitas harus memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai hal ini dan harus menyetop tuntutan terhadap monarki," katanya.
"Kami tidak memberitahu para gubernur untuk menghentikan protes-protes, tapi kami ingin mereka memberikan pemahaman kepada para pejabat universitas, terutama terkait 10 tuntutan terhadap monarki."
Seorang pejabat kementerian dalam negeri mengonfirmasi bahwa surat-surat semacam itu telah dikirim dan mengatakan itu merupakan prosedur standar. Istana belum merespon permintaan untuk berkomentar. [vm/pp]
