Vaksin COVID-19 buatan China ini diangkut ke kantor pusat PT Bio Farma (persero) di Kota Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan tujuh envirotainer yang ditempatkan pada tiga truk, Senin dini hari (7/12).
Setelah menempuh perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam, rombongan truk pembawa vaksin itu tiba di Bio Farma sekitar pukul 03.45 WIB.
Vaksin kemudian dipindahkan dari Envirotainer ke ruang pendingin bersuhu 2-8 derajat celcius. Ruangan tersebut telah disterilisasi dan disiapkan khusus untuk menyimpan vaksin COVID-19.
Menurut rencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma akan mengambil sejumlah sampel untuk menguji kualitasnya.
Menkes Pastikan Vaksin COVID-19 yang Tiba di Tanah Air Tidak Rusak
Dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (7/12) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan vaksin Sinovac tidak mengalami kerusakan ataupun cacat. Ia menegaskan, segera setelah tiba di tanah air, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan sangat ketat.
“Pemeriksaan fisik barang harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga kita yakin bahwa status vaksin yang diterima dalam kondisi baik. Tidak ada kemasan atau isi yang rusak dan suhu selama perjalanan atau pengiriman sesuai dengan prosedur,” ungkap Terawan.
Ia memaparkan apabila ada vaksin yang rusak atau tidak sesuai dengan prosedur maka pemerintah akan segera melaporkan hal tersebut kepada perusahaan penyedia vaksin.
Program Vaksinasi Tahap Pertama untuk Tenaga Kesehatan
Terawan menjelaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan tenaga kesehatan sebagai penerima pertama vaksin COVID-19.
“Nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Kemenkes, ujarnya, telah menyiapkan data kebutuhan vaksin per kabupaten/kota dan sasarannya. Data tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem informasi yang mengkompilasi nama dan alamat.
“Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOB dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat,” katanya.
Nantinya, vaksin-vaksin ini akan didistribusikan ke gudang vaksin di dinas Kesehatan provinsi masing-masing untuk kemudian diedarkan ke dinas-dinas kesehatan di bawahnya.
Pemerintah Cadangkan Anggaran Rp35,1 Triliun untuk Program Vaksinasi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk tahun anggaran 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,17 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional khusus di bidang kesehatan.
Anggaran ini, ujar Ani, difokuskan untuk belanja penanganan COVID-19,seperti insentif bagi 727.400 personel tenaga kesehatan dengan total anggaran yang sudah dibayarkan Rp7,69 triliun, dan santunan kematian bagi 200 tenaga medis sebesar Rp3,22 triliun, dan insentif di bidang perpajakan sebesar Rp3,82 triliun. Pemerintah, katanya juga, telah mencadangkan anggaran untuk program vaksinasi massal COVID-19.
Ditambahkannya, pada tahun 2020 ini, pihak Kemenkes juga telah membelanjakan anggaran sebesar Rp637,3 miliar untuk pengadaan tiga juta dosis vaksin Sinovac, dan 100.000 dosis vaksin dari Cansino.
“Untuk tahun anggaran 2020 kita mencadangkan Rp35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin, yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba. Saya ingin menyampaikan bahwa program vaksinasi tentu baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus di tahun 2021. Oleh karena itu selain tadi anggaran untuk 2020 yang sudah dicadangkan sebanyak Rp35,1 triliun, tahun 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi,” jelas Ani.
Ani menjelaskan,total anggaran kesehatan pada tahun 2021 mencapai Rp169,7 triliun. Dari jumlah tersebut, kataba, sebanyak Rp60,5 triliun akan digunakan untuk penanganan COVID-19.
“Rinciannya Rp18 triliun adalah antisipasi pengadaan vaksin Covid,
Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya, Rp1,3 triliun untuk pembelian sarpras laboratorium litbang dan PCR, dimana Kemenkes akan melakukan pengadaan Rp1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp100 miliar. Dan kita juga masih mencadangkan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional, red) untuk masyarakat tidak mampu yaitu untuk yang kelas III,” jelasnya.
Belanja Persiapan Program Vaksinasi Massal COVID-19
Selain vaksin, pemerintah pun telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang program vaksinasi massal COVID-19. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pihaknya sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp277,45 miliar untuk jarum suntik, alcohol swab dan safety box.
Untuk menjaga kualitas vaksin tersebut, pemerintah juga telah membeli 249 unit lemari pendingin vaksin, dan 498 unit pengangkut vaksin. [gi/ab]
