Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini ditetapkan setelah menerima berbagai masukan dari kalangan masyarakat.
“Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali,” ungkapnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/12).
Guna mewujudkan hal itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 nanti.
Secara khusus, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan realokasi anggaran untuk penyediaan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, demi meningkatkan kepercayaan publik, dirinya bersedia menjadi orang pertama di Tanah Air yang akan divaksin.
“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama. Divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan Kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” jelasnya.
Langkah Awal yang Baik
Sejumlah pihak menyambut baik keputusan pemerintah yang akhirnya menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, kepada VOA mengatakan memang dari awal vaksin pada masa pandemi haruslah diberikan gratis, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan.
“Ini niat yang sungguh mulia. Karena memang secara UU Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa tindakan karantina mencakup macam-macam. Salah satunya adalah pemberian vaksin (gratis), itu sudah menjadi kewajiban pemerintah karena di masa pandemi,” ujar Pandu.
Tantangan Masih Panjang
Lebih lanjut, Pandu mengingatkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan analisis dan penelitian mendalam kepada calon kandidat vaksin Covid-19. Mereka harus bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dan tentunya aman.
“Saya kira itu juga harus mengingatkan kepada BPOM bahwa mereka harus memilih vaksin yang benar-benar aman, dan efektivitas tinggi. Tidak boleh sembarangan karena akan diberikan langsung kepada orang nomor satu di Indonesia,” tuturnya.
Memang secara psikologis, ujar Pandu, tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah seiring dengan keputusan untuk menggratiskan vaksin. Apalagi Presiden bersedia menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin Covid-19.
Maka dari itu, tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan program vaksinasi massal dengan terencana. Karena program ini bukan merupakan hal yang mudah.
Selain itu, menurut Pandu, akan lebih baik jika pemerintah bisa memilih dan membeli vaksin yang tingkat efektivitasnya di atas 90 persen, sehingga tidak semua penduduk Indonesia harus menerima vaksin.
“Setelah jenis vaksin, layanan pemberian vaksin yang kita sebut sebagai vaksinasi atau imunisasi. Bagaimana strateginya, siapa yang akan dberikan pertama. Tantangannya masih banyak dan harus dipikirkan dengan baik dan terencana karena ini pekerjaan besar untuk masyarakat. Kalau mengandalkan kegiatan biasa-biasa saja tanpa manajemen yang akurat, itu akan banyak miss-nya,” jelasnya. [gi/ft]
