Di tengah kekhawatiran tentang potensi terulangnya aksi kekerasan saat pelantikan presiden 20 Januari nanti, beberapa pemimpin tinggi militer mengeluarkan peringatan tertulis kepada seluruh personel bahwa aksi penyerbuan yang menelan korban jiwa di Gedung Kongres pada 6 Januari lalu merupakan tindakan kriminal yang tidak demokratis.
Mereka juga mengatakan bahwa kebebasan berpendapat tidak membuat orang berhak melakukan aksi kekerasan.
Memo yang ditandatangani oleh seluruh anggota Kepala Staf Gabungan itu juga mengingatkan para anggota militer bahwa Joe Biden telah secara sah dipilih sebagai presiden berikutnya dan akan dilantik pada 20 Januari nanti.
Dalam kepemimpinan militer Amerika, memo ini merupakan suatu hal yang tidak biasa. Terlebih karena Ketua Kepala Staf Gabungan Jendral Mark Milley merasa terdorong untuk mengingatkan seluruh personel militer bahwa mengganggu proses konstitusi itu merupakan hal yang salah.
Memo ini dikeluarkan ketika sejumlah badan penegak hukum berupaya menentukan sejauh mana aktivitas kriminal yang terjadi di Gedung Kongres ketika itu, dan mengkaji sejauh mana partisipasi anggota militer saat ini atau sebelumnya.
Sejumlah anggota veteran militer diketahui ikut serta dalam kerusuhan di gedung Kongres itu, tetapi belum diketahui sejauh mana keterlibatan aktif mereka.
Senator Tammy Duckworth, seorang veteran Perang Irak, Senin (11/1), menulis surat ke Departemen Pertahanan, meminta agar unit-unit investigasi kriminalnya bekerja sama dengan FBI dan Kepolisian Kongres dalam menyelidiki apakah ada anggota-anggota angkatan bersenjata saat ini dan yang sudah pensiun yang menjadi bagian dari “konspirasi yang menghasut” guna melawan pemerintah.
Memo beberapa Kepala Staf Gabungan itu tidak menyinggung secara langsung soal keterlibatan militer.
“Kami menyaksikan tindakan-tindakan di dalam gedung Kongres yang tidak sesuai dengan aturan hukum,” demikian petikan memo itu. “Hak kebebasan berpendapat dan berkumpul tidak membuat siapa pun dapat melakukan aksi kekerasan, hasutan dan pemberontakan.”
“Sebagai orang yang berdinas militer, kita semua harus mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa ini. Kita mendukung dan membela Konstitusi. Tindakan apapun yang menganggu proses Konstitusional tidak saja bertentangan dengan tradisi, nilai dan sumpah kita, tetapi juga melawan hukum.”
Menjelang pelantikan Presiden Joe Biden dan sekaligus berakhirnya masa jabatan Trump, pasukan Garda Nasional bersiap memberikan dukungan pada badan-badan penegak hukum. Belum ada rencana untuk menggunakan pasukan aktif dalam operasi keamanan tersebut. [em/pp]
