Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah meluncurkan peninjauan resmi mengenai masa depan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, dengan tujuan menutup fasilitas kontroversial di Kuba itu, kata seorang pejabat Gedung Putih hari Jumat (12/2).
Mereka yang terlibat dalam diskusi internal itu sedang mempertimbangkan tindakan eksekutif untuk ditandatangani Biden dalam beberapa pekan atau bulan mendatang, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Ini mengisyaratkan upaya baru untuk menghapus apa yang disebut para aktivis HAM sebagai noda terhadap citra global Amerika.
“Kami sedang melakukan proses Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk menilai situasi sekarang ini yang diwarisi oleh pemerintahan Biden dari pemerintahan sebelumnya, sesuai dengan tujuan kami yang lebih jelas untuk menutup Guantanamo,” kata juru bicara NSC Emily Horne kepada Reuters.
“NSC akan bekerja sama erat dengan Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan Departemen Kehakiman untuk mencapai kemajuan ke arah penutupan fasilitas Guantanamo, dan juga berkonsultasi erat dengan Kongres,” lanjutnya.
Namun prakarsa semacam itu kemungkinan besar tidak akan segera menutup fasilitas dengan keamanan tinggi yang berlokasi di Stasiun Angkatan Laut Guantanamo. Dibangun untuk menampung para tersangka asing, menyusul serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, fasilitas itu menjadi simbol ekses “perang Amerika melawan teror.”
Namun dampak langsungnya, mungkin memulihkan, sebagian, kebijakan penutupan Guantanamo oleh mantan presiden Barack Obama, yang dibatalkan oleh Donald Trump begitu ia mulai menjabat pada tahun 2017.
Trump mempertahankan penjara di luar Amerika itu selama empat tahun jabatannya di Gedung Putih, meskipun ia tidak pernah mengisinya dengan “orang-orang jahat,” sebagaimana yang pernah ia janjikan.
Sekarang ini masih ada 40 tahanan, kebanyakan telah mendekam di sana selama hampir dua dekade tanpa dikenai dakwaan atau diadili. [uh/ab]