AS menyatakan keprihatinan atas langkah pemerintah Kamboja baru-baru ini untuk mendirikan sebuah 'penghalang internet.' Para pengkritik mengatakan langkah itu akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada pihak berwenang untuk mengawasi dan menyensor para pengguna internet di negara itu.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Jalina Porter mengatakan kepada VOA pada Senin (1/3) bahwa AS menjunjung tinggi kebijakan kebebasan berpendapat di internet. Porter juga menyatakan keprihatinan terkait dampak dari upaya Kamboja itu terhadap warga Amerika keturunan Khmer.
“Ada cukup banyak jumlah warga Khmer Amerika yang ada di AS. Dan kami ingin memastikan agar mereka bisa berbicara dengan keluarga dan kawan mereka yang masih ada di negara itu," katanya.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menandatangani perintah baru itu pada 16 Februari. Perintah itu mewajibkan para penyedia layanan internet untuk mengubah rute layanan mereka melalui Gerbang Internet Nasional (NIG) dalam 12 bulan ke depan.
Pemerintahan Hun Sen mengatakan langkah itu akan mendongkrak infrastruktur teknologi informasi Kamboja dan mengontrol konten yang bisa membahayakan "keamanan nasional dan ketertiban sosial."
Tapi para pengkritik mengatakan langkah itu memberi pemerintah Kamboja lebih banyak kontrol mengenai arus informasi di internet dan kemampuan memblokir konten dan situs. [vm/ka]
