Sejumlah pejabat Thailand, Kamis (11/3), mendesak pihak berwenang di Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik, sementara militer Myanmar melanjutkan penangkapan massal dan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa antikudeta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan, pemerintahnya mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian.
Tanee mengatakan pemerintah Thailand mengulangi pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN pada 1 Februari 2021 dan 2 Maret 2021, yang meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.
“Kami menyerukan penurunan situasi yang tegang dan pembebasan tahanan. Kami juga mendesak semua pihak yang terkait untuk mencari solusi damai bagi Myanmar, " katanya.
Tanee membantah laporan banyak media berita bahwa Thailand telah memulangkan orang-orang Myanmar yang melarikan diri ke perbatasan. Ia mengatakan pemerintah Thailand justru sedang mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan fasilitas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya arus pengungsi besar-besaran dari Myanmar.
Myanmar telah diguncang oleh protes dan tindakan pembangkangan sipil lainnya sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi saat akan memulai masa jabatan kedua.
Kudeta tersebut memundurkan kemajuan yang lambat menuju demokrasi di negara Asia Tenggara itu setelah lima dekade pemerintahan militer. [ab/uh]
