Setelah Alpha Conde memenangkan pemilu pertama tahun 2010, rakyat Guinea berharap ia akan menciptakan kestabilan di Guinea, di mana korupsi telah merajalela selama puluhan tahun. Pemilu tahun 2010 itu merupakan pemilu demokratis pertama di negara itu sejak merdeka dari Perancis tahun 1958.
Tetapi para kritikus mengatakan alih-alih pasokan kekayaan mineral yang sangat besar di negara itu, kepresidenan Conde justru memperburuk kemiskinan.
Ketegangan memuncak tahun lalu ketika presiden berusia 83 tahun itu mengubah konstitusi untuk memungkinkan dirinya mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga. Conde kembali memenangkan pemilu, tetapi demonstrasi yang tak jarang berakhir dengan aksi kekerasan meluas di seluruh Guinea.
David Zoumenou, konsultan peneliti senior di Institute of Security Studies di Dakar dan Pretoria mengatakan, “Perubahan konstitusi itu benar-benar menciptakan ketegangan yang sangat buruk. Ada organisasi masyarakat madani, ada kekuatan politik lain yang menentang keputusannya dan menentang pemilu. Tetapi militer berada di belakang presiden dan mampu memadamkan tuntutan rakyat. Semua hal itu memicu terjadinya ketidakstabilan politik yang mengarah pada apa yang kita lihat di Guinea sekarang ini.”
Pada hari Minggu (5/9) para pembangkang di dalam militer yang semula mendukung Conde mengkritik tindakan presiden itu, dan mengatakan mereka akan mengambil tindakan sendiri. Mereka mengatakan akan memberlakukan jam malam dan menutup pintu perbatasan.
Meskipun banyak warga tampak merayakan kudeta itu, beberapa tokoh – termasuk pemimpin Amerika, Perancis dan Sekjen PBB Antonio Guterres – mengutuk perebutan kekuasan tersebut.
Analis politik khawatir peristiwa itu mewakili tren yang lebih besar karena dalam beberapa tahun terakhir ini negara-negara di seluruh Afrika Barat melihat adanya lonjakan keinginan untuk melanjutkan kekuasaan hingga masa jabatan ketiga yang tidak konstitusional, dan meningkatnya kudeta.
Zoumenou mencatat bagaimana Mali, misalnya, telah dua kali diguncang kudeta tahun lalu. “Semua ini karena kurangnya komitmen pemimpin terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jadi jika pemerintahan tidak cukup berakar pada kehendak rakyat, ironisnya kita harus terus berurusan dengan intrusi militer.”
Ditambahkannya, intervensi semacam itu tidak kondusif bagi demokrasi yang sehat.
Gilles Yabi, analis politik dan pendiri West Africa Citizen Think Tank mengatakan bahwa hal itu memberi kesan gejolak politik yang mengkhawatirkan dengan kemungkinan kembali terjadinya kudeta militer.”
Namun Gilles mengatakan penting untuk dicatat bahwa Mali dan Guinea sudah berada dalam krisis, sementara negara-negara Afrika Barat lain – terutama yang memiliki demokrasi yang stabil – belum tentu mengikuti jalan yang sama. [em/jm]
