Myanmar sedang menunggu keputusan Majelis Umum PBB, yang dapat menjadi unsur penentu tentang siapa yang berhak memimpin negara itu pada masa depan. Myanmar masih bergulat dengan dampak kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Pada sidang Majelis Umum ke-76 minggu depan, Myanmar akan menjadi topik hangat, karena Komite Kredensial, yang terdiri dari sembilan negara, harus merekomendasikan sebuah entitas untuk menduduki kursi PBB untuk mewakili negara itu.
Pilihan bisa jatuh ke junta militer atau perwakilan dari pemerintahan sebelumnya.
Militer mengklaim telah menggulingkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa karena partai tersebut mengabaikan tuduhan bahwa pemilihan umum pada November 2020 dinodai kecurangan.
NLD telah memenangkan pemilu dengan telak, mengalahkan proksi militer yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, dalam sebuah pemilihan yang dianggap berlangsung dengan bebas dan adil oleh pengamat pemilu lokal maupun internasional.
Pemimpin NLD yang terguling, Aung San Suu Kyi, dan mantan Presiden Win Myint telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi beberapa dakwaan.
Dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta yang dipimpin oleh gerakan pembangkangan sipil (CDM), lebih dari 1.000 orang telah tewas dan ribuan lainnya ditahan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok nirlaba hak asasi manusia yang berbasis di Thailand. (lt/em)
