Delapan perempuan, tiga wakil presiden dan lima perdana menteri, dijadwalkan berbicara hari Jumat (24/9) di Majelis Umum PBB.
“Kita tidak dapat menyelamatkan planet kita jika kita meninggalkan kaum rentan, perempuan, anak-anak perempuan, kaum minoritas,” kata Presiden Slovakia Zuzana Caputova di sidang sebelumnya pekan ini.
“COVID-19 mengancam memundurkan kemajuan yang telah kita capai,” kata Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, perempuan pertama yang menjadi presiden di negaranya, kepada badan PBB itu hari Kamis.
Juga Kamis (23/9), Sekjen PBB António Guterres memperingatkan pada sebuah KTT pangan yang berupaya untuk meningkatkan akses dan produksi pangan global bahwa hampir separuh penduduk planet ini tidak mampu membeli makanan sehat.
“Makanan adalah kehidupan. Tetapi di negara-negara, komunitas dan rumah tangga di setiap pojok dunia, kebutuhan esensial ini, hak asasi manusia ini, tidak akan terpenuhi,” kata Guterres pada acara virtual KTT Sistem Pangan di sela-sela sidang tahunan Majelis Umum.
Guterres mengatakan 3 miliar orang tidak dapat membeli makanan bergizi. "Setiap hari, ratusan juta orang tidur dalam keadaan lapar. Anak-anak kelaparan,” ujarnya.
Sementara jutaan orang kelaparan merupakan realitas di beberapa daerah di Yaman dan Ethiopia, hampir sepertiga produksi makanan hilang atau terbuang.
KTT ini, yang dipersiapkan selama lebih dari setahun, bertujuan untuk meninjau kembali setiap aspek produksi pangan untuk membuatnya lebih ramah lingkungan, aman, bergizi dan mudah diakses. Ini merupakan bagian dari memajukan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, yang salah satu di antaranya menjadikan tidak ada lagi kelaparan sebagai prioritas utama.
Pandemi perbesar tantangan
“Pandemi COVID-19 telah membuat tantangan ini semakin besar,” kata Guterres. “Ini memperdalam ketimpangan, menghancurkan ekonomi dan membuat jutaan orang terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem.”
Virus juga menjadi keprihatinan para pemimpin yang berpidato di Majelis Umum pada hari Kamis, khususnya para pemimpin Afrika, yang menempati porsi besar dalam daftar pembicara hari itu. Banyak dari mereka yang tampil melalui pesan video karena pandemi.
“Ini merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan karena lebih dari 82 persen dosis vaksin dunia telah didapatkan oleh negara-negara kaya, sementara itu kurang dari 1 persen saja yang diperoleh negara-negara berpenghasilan rendah,” kata Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa dalam pidatonya melalui video.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan bahwa baru 4 persen dari populasi Afrika yang telah divaksinasi lengkap.
“Penimbunan dan ketimpangan distribusi dengan hasil pola vaksinasi yang tidak merata di seluruh dunia tidak dapat diterima sama sekali,” kata Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dalam rekaman pesannya. “Nasionalisme vaksin merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan mantra bahwa ‘tak seorang pun aman hingga semua orang aman.’ Apakah itu di bagian utara atau selatan dunia, kaya atau miskin, tua atau muda, semua orang di dunia berhak mendapatkan akses ke vaksin,” lanjutnya.
Ada juga keprihatinan mengenai tren kudeta di Afrika. Sepanjang tahun lalu, kudeta militer telah terjadi di Chad, Mali dan Guinea. Militer Sudan menyatakan telah menggagalkan upaya kudeta di sana pekan ini. Di Tunisia, sebagian kalangan berpendapat bahwa Presiden Kais Saied pada dasarnya melakukan kudeta, memberlakukan kekuasaan darurat, memecat perdana menteri dan membekukan parlemen untuk mengonsolidasikan otoritasnya.
Presiden Angola João Gonçalves Lourenço mengatakan belum ada reaksi yang memadai dari negara-negara lain untuk mencegah kudeta-kudeta tersebut.
“Kami menganggap perlu bagi masyarakat internasional untuk bertindak dengan tekad kuat dan tidak sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman untuk memaksa para pelaku memulihkan ke lembaga-lembaga yang didirikan secara sah,” katanya. “Kita tidak dapat terus membiarkan contoh-contoh ini, seperti yang terjadi di Guinea dan tempat-tempat lainnya, terjadi di Afrika dan benua lainnya.”
Di Timur Tengah, Presiden Irak Barham Salih menyatakan keprihatinan mengenai terorisme di negaranya dan di kawasan yang lebih luas.
“Kita tidak dapat meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme. Jika kita lemah dan terganggu oleh konflik regional, kita akan melihat kembalinya kekuatan yang mengaburkan fakta yang akan mengancam rakyat dan keamanan kita,” ujarnya. “Kerja sama dan solidaritas merupakan satu-satunya pilihan dalam perjuangan kita melawan terorisme internasional dan kelompok-kelompok pendukungnya.”
Rekonsiliasi
Sementara itu peluang-peluang yang tersedia bagi diplomasi intensif pekan ini telah membantu mengurangi keretakan hubungan AS-Prancis.
Para pejabat Prancis marah oleh pakta keamanan yang dibuat Australia, Inggris dan AS sebelumnya bulan ini. Berdasarkan pengaturan itu, Australia akan menerima sedikitnya delapan kapal selam bertenaga nuklir, untuk dibangun di Australia dengan menggunakan teknologi Amerika. Perjanjian itu muncul sementara Australia menarik diri dari transaksi sebelumnya untuk membeli kapal selam Prancis yang bernilai puluhan miliar dolar.
Percakapan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Rabu (22/9) serta pertemuan langsung keesokan harinya antara para diplomat senior mereka di sela-sela sidang Majelis Umum di New York tampaknya telah berhasil menenangkan Paris dan membangun kembali sikap saling percaya. [uh/lt]