Sebuah laporan baru yang disebut “Pandora Papers” menyoroti bagaimana selama seperempat abad terakhir ini para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder dan tokoh lainnya telah menggunakan rekening di luar negeri untuk melindungi aset mereka yang secara kolektif bernilai triliunan dolar.
Laporan yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists itu memaparkan janji-janji reformasi pajak, tuntutan pengunduran diri, dan penyelidikan, juga penjelasan dan bantahan dari mereka yang menjadi sasaran dalam laporan tersebut.
Laporan yang disebut “Pandora Papers” ini diterbitkan pada Minggu (3/10) malam dan melibatkan 600 wartawan dari 150 media di 117 negara.
Ratusan politisi, selebriti, pemimpin agama dan bahkan pengedar narkoba telah menyembunyikan investasi mereka dalam bentuk rumah mewah, properti di tepi pantai yang eksklusif, kapal pesiar dan aset-aset lain; demikian menurut kajian atas hampir 12 juta arsip yang diperoleh dari 14 perusahaan di seluruh dunia. Sebagian besar dari kegiatan tersebut tampaknya tidak ilegal.
Lebih dari 330 Politisi & Mantan Politisi Disebut
Lebih dari 330 politisi yang masih aktif saat ini dan mantan politisi disebutkan dalam laporan tersebut. Diantara mereka terdapat Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Miliarder yang disebut dalam laporan itu antara lain adalah maestro konstruksi asal Turki, Erman Illicak, dan Robert T. Brockman, yang merupakan mantan CEO pembuat piranti lunak Reynolds & Reynolds.
Menurut laporan itu, banyak rekening yang dibuat dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset para pemiliknya karena berbagai alasan.
Namun sebagian nama yang ditarget dalam laporan tersebut, pada Senin (4/10) menyangkal laporan tersebut.
“Informasi (yang tertuang dalam Pandora Papers) ini harus menjadi peringatan,” ujar Sven Giegold, politisi asal Jerman yang juga merupakan anggota parlemen Partai Hijau di parlemen Eropa. “Pengelakan pajak global memicu ketidaksetaraan. Kita perlu memperluas dan mempertajam tindakan pencegahan (terhadap penghindaran pajak.red),” tegasnya.
Pujian mengalir dari berbagai pihak
Oxfam International, sebuah organisasi amal internasional yang berasal dari Inggris, memuji “Pandora Papers” karena mengungkapkan contoh-contoh keserakahan yang merampas pendapatan pajak negara yang dapat digunakan untuk membiayai program dan proyek untuk kebaikan yang lebih besar.
“Di sinilah rumah sakit kami yang hilang,” demikian petikan pernyataan Oxfam. “Di sinilah paket gaji dari semua guru tambahan, petugas pemadam kebakaran dan pegawai negeri yang kita butuhkan."
Komisi Eropa Siapkan RUU Untuk Tingkatkan Transparansi Pajak
Menanggapi pengungkapan yang terjadi, Komisi Eropa, badan eksekutif 27 negara Uni Eropa, mengatakan sedang mempersiapkan proposal legislatif baru untuk meningkatkan transparansi pajak dan memperkuat perang melawan upaya pengelakan pajak.
“Pandora Papers” adalah tindak lanjut proyek serupa yang dirilis pada tahun 2016 yang disebut “Panama Papers” yang disusun oleh kelompok wartawan yang sama.
“Pandora Papers” ini bahkan lebih ekspansif karena mengandalkan data yang bocor dari 14 penyedia layanan berbeda yang melakukan bisnis di 38 yurisdiksi berbeda. Catatan itu berasal dari tahun 1970an, tetapi sebagian besar berasal dari tahun 1996-2020.
Penyelidikan dilakukan dengan menggali rekening yang terdaftar di lokasi-lokasi yang diketahui sebagai surga bagi para pengelak pajak, termasuk di antaranya wilayah British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong dan Belize. Tetapi sebagian rekening rahasia juga tersebar di perwalian-perwalian yang didirikan di Amerika, termasuk 81 perwalian di South Dakota dan 37 di Florida.
Raja Yordania Bantah Melakukan Tindakan Ilegal
Penyelidikan ini mendapati bahwa para penasehat yang membantu Raja Yordania Abdullah, membentuk sedikitnya tiga lusin “shell companies” atau perusahaan cangkang – semacam perusahaan perantara yang sulit dilacak dan kerap melakukan manuver keuangan – dari tahun 1995-2017 untuk membantu raja itu membeli 14 rumah bernilai lebih dari 106 juta dolar di Amerika dan Inggris.
Salah satu diantaranya adalah sebuah properti di lepas pantai California yang bernilai 23 juta dolar, yang dibeli tahun 2017 melalui sebuah perusahaan di British Virgin Islands. Penasehat yang teridentifikasi dalam laporan tersebut disebutkan merupakan seorang akuntan Inggris yang bermukim di Swiss dan beberapa pengacara di British Virgin Islands.
Dalam pernyataan Istana Kepresidenan Yordania pada Senin, Raja Abdullah menyangkal adanya ketidakwajaran dalam pembelian properti itu, dengan alasan demi kebutuhan keamanan dan menjaga kerahasiaan transaksi, dan menegaskan bahwa tidak ada dana publik yang digunakan.
Pengacara Abdullah di Inggris mengatakan berdasarkan hukum di negaranya, ia tidak diharuskan membayar pajak dan tidak menyalahgunakan dana publik. Pengacara itu juga mengatakan sebagian besar perusahaan dan properti itu tidak ada kaitannya dengan sang raja, atau bahkan sudah tidak lagi ada. Namun mereka menolak memberi rincian lebih jauh.
Tony & Cherie Blair Tak Bayar Pajak Properti?
Tony Blair, yang menjabat sebagai perdana menteri Inggris dari tahun 1997 hingga 2007, menjadi pemilik gedung bergaya Victoria senilai 8,8 juta dolar AS pada tahun 2017 dengan membeli sebuah perusahaan di British Virgin Islands yang memegang kendali atas properti itu. Menurut penyelidikan “Pandora Papers,” properti itu kini menjadi tempat firma hukum istrinya, Cherie Blair.
Tony dan Cherie Blair membeli perusahaan itu dari keluarga Menteri Industri dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid Al Zayani.
Penyelidikan “Pandora Papers” mendapati bahwa membeli saham perusahaan di Virgin Islands – dan bukan di London – memberikan Tony dan Cherie Blair kesempatan untuk tidak membayar pajak properti senilai 400.000 dolar.
“Pandora Papers” mengatakan awalnya Tony dan Cherie Blair, serta keluarga Al Zayani, tidak tahu adanya pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan itu. Cherie Blair mengatakan suaminya tidak terlibat dalam pembelian properti yang katanya dimaksudkan untuk membawa “perusahaan dan bangunan itu kembali ke rezim pajak dan peraturan Inggris.”
Ia juga mengatakan tidak ingin memiliki perusahana di British Virgin Islands dan bahwa penjual properti itu hanya ingin "menjual perusahaannya” untuk kepentingan pribadi. Perusahaan itu kini telah ditutup.
Seorang pengacara untuk keluarga Al Zayani mengatakan mereka mematuhi hukum Inggris dalam melaksanakan proses jual beli tersebut.
Laporan itu juga menganalisa transaksi yang melibatkan kerajaan Inggris. Britain's Crown Estate, bisnis properti milik Ratu Elizabeth II, mengatakan akan mengkaji pembelian sebuah gedung di London bernilai 91 juta dolar dari sebuah perusahaan yang dilaporkan sebagai kedok bagi keluarga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.
The Guardian mengatakan kesepakatan itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah transaksi itu harus diselidiki terkait masalah pencucian uang. Aliyev, yang memerintah Azerbaijan sejak tahun 2003, telah dituduh melakukan korupsi dan pelanggaran HAM.
The Crown Estates mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pembelian itu, tetapi mengingat keprihatinan yang muncul sekarang ini maka pihaknya akan kembali “melakukan pemeriksaan.”
PM Imran Khan Perintahkan Penyelidikan
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tidak dituduh melakukan kesalahan, tetapi anggota lingkaran dalamnya – termasuk Menteri Keuangan Shaukat Fayaz Ahmed Tarin – dituduh menyembunyikan kekayaan jutaan dolar di perusahaan atau perwalian rahasia.
Dalam sebuah cuitan, Khan bersumpah akan mengembalikan “keuntungan yang diperoleh secara tidak sah,” dan mengatakan pemerintahnya akan memeriksa semua warga negara yang disebut dalam dokumen itu. Ditambahkannya, jika perlu ia siap mengambil tindakan.
Eksekutif Rusia Ikut Disebut
Konsorsium wartawan itu juga mengungkapkan pembuat sketsa Putin dan kepala eksekutif stasiun TV terkemuka Rusia, Konstantin Ernst, mendapat diskon untuk membeli dan mengembangkan bioskop era Uni Soviet dan properti di sekitarnya, di wilayah kota Moskow, setelah ia menjadi pengarah acara pada Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi.
Ernst mengatakan kepada organisasi itu bahwa kesepakatan itu bukan rahasia, dan menolak pernyataan bahwa ia mendapat perlakuan khusus.
Pada tahun 2009, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis memasukkan 22 juta dolar ke perusahaan cangkang untuk membeli properti di sebuah desa di puncak bukit di Mougins, dekat Cannes, di Prancis.
Menurut dokumen yang diperoleh mitra kelompok jurnalis Ceko, Investigace.cz, perusahaan cangkang dan properti itu tidak disebut dalam deklarasi aset Babis yang sebenarnya merupakan suatu keharusan di Ceko.
Sebuah grup real estat yang dimiliki secara tidak langsung oleh Babis membeli sebuah perusahaan Monaco yang memiliki istana di dalamnya pada tahun 2018.
Babis telah membantah melakukan kesalahan. Ia mengatakan laporan itu bertujuan untuk merugikannya menjelang pemilu parlemen Republik Ceko yang akan dilangsungkan pada hari Jumat (8/10) dan Sabtu (9/10).
Namun Unit Pemberantasan Kejahatan Terorganisir di Kepolisian Ceko mengatakan akan melancarkan penyelidikan.
Presiden Montenegro Diminta Mundur
Sementara itu Presiden Montenegro Milo Djukanovic diserukan untuk mengundurkan diri setelah ia terdaftar sebagai salah satu pemimpin dunia yang menggunakan akun rahasia untuk menyembunyikan properti mereka.
Kantor Kepresidenan Montenegro telah menyangkal laporan Montenegrin Network for the Affirmation of the Non-Governmental Sector yang menuduhnya dan putranya mendirikan perwalian untuk menyembunyikan kekayaaan mereka di balik jaringan perusahaan yang rumit. (em/jm)
