Pemimpin Junta Myanmar, Senin (18/10), mengatakan beberapa butir tuntutan ASEAN tidak bisa dinegosiasikan dan kekerasan yang terjadi di negaranya juga merupakan tanggung jawab blok 10 negara itu.
"Kami diminta untuk menyelesaikannya dan kami yang membereskan masalah itu. Saya ingin ASEAN melakukan sesuatu mengenai itu. Sebagian dari butir-butir tuntutan utusan ASEAN tidak untuk dirundingkan. Meski demikian kami melakukan yang terbaik sebagai anggota ASEAN dan yakin KTT akan berlangsung sesuai prinsip-prinsip ASEAN," ujar Min Aung Hlaing.
Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN memutuskan untuk tidak menyertakan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak 26-28 Oktober mendatang setelah pemerintahannya tampaknya mengingkari persyaratan kunjungan utusan khusus ASEAN yang sudah lama tertunda.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Senin (18/10), kembali menegaskan kekecewaan atas penolakan Myanmar tersebut
"(Kami) sangat kecewa dengan cara Myanmar melayani pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat pendekatan konstruktif dengan pihak junta di Myanmar, dengan menghasilkan lima konsensus. Namun malangnya, utusan khusus ASEAN tidak diberikan akses yang sepatutnya untuk melawat ke Myanmar, yang membolehkan beliau memenuhi mandatnya sebagai utusan khusus," ujar Saifuddin.
Myanmar sebaliknya menuding ASEAN tidak membantu negaranya dan langkah mengecualikan pemimpin Myanmar sebagai penghinaan dan pukulan terhadap harapan militer untuk diakui sebagai penguasa yang sah.
Ia menyalahkan pemerintah tandingannya, yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, serta gerilya etnis atas situasi tersebut, dan ASEAN harus berbagi tanggung jawab.
Komentar Min Aung Hlaing, Senin (18/10), disampaikan setelah para menteri luar negeri ASEAN setuju untuk mengundang perwakilan non-politik pada KTT mendatang bukannya Hlaing.
Keputusan ASEAN itu dibuat dalam pertemuan darurat yang diadakan oleh para menteri, Jumat (15/10).
Pemerintah terpilih Myanmar, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, digulingkan pada 1 Februari dan para pemimpinnya ditangkap oleh pasukan yang bertindak atas perintah Min Aung Hlaing.
Militer mengklaim bahwa mereka bertindak sesuai dengan konstitusi dalam menanggapi penipuan suara pemilih besar-besaran pada pemilihan November lalu.
Namun militer Itu tidak memberikan bukti yang kredibel untuk tuduhan tersebut. [my/jm]
