China, Rabu (27/10), menegaskan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan PBB, setelah AS menyerukan agar pulau demokratis tersebut memiliki keterlibatan yang lebih besar di badan dunia itu.
Dalam pernyataan yang menandai 50 tahun setelah Majelis Umum PBB memutuskan untuk menetapkan Beijing dan menyingkirkan Taipei sebagai anggota, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (26/10), mengatakan ia menyesal karena Taiwan semakin disingkirkan dari panggung dunia.
“Sementara masyarakat internasional menghadapi isu global dan kompleks yang jumlahnya belum pernah sebesar ini, penting sekali bagi semua pemangku kepentingan untuk membantu mengatasi masalah ini. Ini mencakup 24 juta orang yang tinggal di Taiwan,” ujar Blinken.
“Keikutsertaan Taiwan yang bermakna dalam sistem PBB bukanlah isu politik, tetapi masalah pragmatis,” lanjutnya.
“Ini sebabnya kami mendorong semua negara anggota PBB agar bergabung dengan kami mendukung partisipasi kuat dan bermakna dari Taiwan di seluruh sistem PBB dan masyarakat internasional,” lanjutnya.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang menunggu reunifikasi, kalau perlu dengan kekerasan. Pasukan nasionalis melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dari komunis dalam perang saudara di China.
China membalas pernyataan Blinken dengan pernyataan keras yang kerap dikemukakan, yang menekankan sikap bahwa pemerintahan Taiwan tidak punya tempat dalam panggung diplomasi global.
“Taiwan tidak punya hak untuk bergabung dengan PBB,” kata Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing, kepada wartawan.
“PBB adalah organisasi pemerintah internasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat… Taiwan adalah bagian dari China,” lanjutnya.
AS telah lama menyerukan bagi diikutkannya Taiwan dalam berbagai aktivitas PBB.
Pernyataan terbaru ini menambah eskalasi retorika diplomatik dan sikap militer terhadap Taiwan.
China secara rutin memperbanyak penerbangan pesawat tempur di dekat pulau itu.
Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengatakan dalam sebuah forum yang ditayangkan di televisi bahwa AS siap untuk membela Taiwan dari invasi China.
Pernyataan itu segera ditarik oleh Gedung Putih di tengah-tengah peringatan dari China, melanjutkan strategi ketidakjelasan mengenai apakah AS akan campur tangan secara militer jika China menyerang.
AS mengalihkan pengakuannya pada tahun 1979 ke Beijing.
Namun Kongres pada waktu yang sama menyetujui UU Hubungan Taiwan yang mewajibkan pasokan senjata ke pulau itu untuk kepentingan pertahanan dirinya.
Blinken pada Selasa (26/10) menegaskan kembali bahwa AS tetap mengakui Beijing saja.
Namun ia menekankan catatan demokrasi pulau berpenduduk 23 juta orang itu.
“Taiwan telah menjadi kisah sukses demokrasi,” kata Blinken. “Kami termasuk di antara banyak negara anggota PBB yang menganggap Taiwan sebagai mitra berharga dan teman terpercaya.” [uh/ab]
