Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Rabu (24/11), menerima tamunya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, di kantornya di Jakarta. Seusai pertemuan itu, kedua menteri tersebut menandatangani rencana aksi untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027.
Dalam jumpa pers bersama secara virtual, Retno mengungkapkan Prancis berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta euro – yang kini setara dengan Rp8 triliun untuk proyek-proyek transisi energi di Indonesia.
Dia menambahkan ia dan Le Drian membahas kolaborasi untuk mempercepat transisi energi melalui investasi dan transfer teknologi. Menlu Retno menekankan transisi energi merupakan salah satu prioritas Indonesia selama menjabat presidensi G20. Transisi energi bukan merupakan opsi, tapi suatu keniscayaan.
"Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro. Komitmen ini akan ditandatangani pada hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan Agen Pembangunan Prancis atau AFD," kata Retno.
Retno menjelaskan Prancis merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis adalah mitra dagang kelima terbesar sekaligus investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia.
Menurutnya tahun ini merupakan tahun kesepuluh Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. Karena itulah, untuk memperkuat kemitraan tersebut kedua negara hari ini menandatangani rencana aksi.
Ada beberapa prioritas dalam rencana aksi itu, termasuk kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim. Retno mengatakan tahun depan Indonesia dan Prancis berencana menggelar dialog maritim pertama antara kedua negara. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.
Di bidang kesehatan, Indonesia dan Prancis akan melanjutkan kerja sama untuk memperkuat arsitektur kesehatan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.
Retno menyampaikan apresiasi Indonesia atas Prancis yang mendonasikan lagi satu dosis vaksin COVID-19. Sebelumnya, Prancis telah menyumbang 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia.
Retno dan Le Drian sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya pada 2022. Indonesia akan menjabat presidensi G20 dan Prancis memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. Dia berharap akan tercapai kemajuan dalam perundingan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif) antara Indonesia dan Uni Eropa di masa Prancis menjabat presiden Dewan Uni Eropa.
Kedua menteri luar negeri tersebut membahas pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif. Ketiga prinsip itu, menurut Retno, akan berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi dan sangat membantu target SDGs (Sustainable Development Goals) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi.
Retno menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau atau ramah lingkungan ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kedua negara harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan.
Indonesia dan Prancis sepakat pula untuk meningkatkan kerja sama pertahanan. Kedua negara telah meneken perjanjian kerja sama pertahanan pada Juni lalu
Pada jumpa pers tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengaku senang dengan kemajuan hubungan bilateral dengan Indonesia. Apalagi selama sepuluh tahun adanya kemitraan strategis, hubungan di bidang pertahanan dan maritim makin menguat.
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menjalin kemitraan strategis dengan Prancis.
"Kami memilih Indonesia sebagai mitra karena kami berdua bisa bergandengan tangan di level internasional. Di Perserikatan Bangsa, Bangsa, kami bersama-sama sepakat untuk memerangi terorisme, memperkuat kerja sama untuk menangani pandemi (COVID-19), dan tentu saja nantinya dalam level G20 yang presidensinya akan dijabat oleh Indonesia," ujar Le Drian.
Selain bertemu Retno, Le Drian juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasu Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo. [fw/ab]
