Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Jakarta beberapa pekan lalu ternyata bukan sekadar membahas penguatan hubungan bilateral dan isu-isu kawasan. Namun yang mengejutkan, Blinken mengangkat isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Minggu (26/12), membenarkan hal itu, tetapi pihak Indonesia, ujarnya, langsung menegaskan kembali komitmen Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.
"Menlu RI (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Itu yang disampaikan Ibu Menlu ke Menlu Blinken," kata Faizasyah.
Faizasyah menggarisbawahi tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang isu normalisasi Indonesia-Israel.
Sikap Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan."
Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan memang ada beragam upaya untuk mendorong terwujudnya normalisasi hubungan Indonesia-Israel, baik yang dilakukan langsung oleh Israel, maupun melalui Amerika. Namun sejauh ini pemerintah belum memberikan sinyal positif soal pentingnya normalisasi itu dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya kepentingan Palestina akan selalu menjadi pertimbangan utama Indonesia dalam melakukan normalisasi hubungan dengan israel. Sebab isu Palestina ini menjadi satu satu inti dari diplomasi Indonesia.
"Kalau kemudian pihak Amerika dan Israel merasa bahwa normalisasi (Indonesia-Israel) itu perlu, maka harus diimbangi juga dengan keseriusan mereka dalam hal realisasi solusi terhadap kemerdekaan Palestina," ujar Yon.
Yon menjelaskan kalau dari segi kepentingan, Indonesia membutuhkan Israel dalam konteks industri strategis, tetapi itu bisa dipenuhi tanpa harus melakukan normalisasi. Sedangkan Israel memerlukan pengakuan dan dukungan Indonesia karena Indonesia juga merepresentasikan negara Islam yang demokratis dan moderat.
Jika sampai normalisasi Indonesia-Israel terwujud sebelum negara Palestina merdeka dan berdaulat terwujud, menurut Yon, dampaknya akan sangat besar dan mengguncang stabilitas politik di dalam negeri.
Yon menambahkan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa normalisasi dengan Israel adalah satu paket dengan solusi kemerdekaan Palestina. Jika Palestina sudah merdeka, tidak ada alasan lagi menolak menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dengan demikian masyarakat merasa yakin bahwa jika ada upaya berkaitan dengan normalisasi, hal itu bukan untuk mengkhianati perjuangan Palestina, melainkan satu paket untuk membentuk negara Palestina merdeka dan berdaulat.
Kabar adanya isu normalisasi Indonesia-Israel disampaikan Blinken dalam pertemuan dengan Retno itu dilaporkan pertama kali oleh situs berita Axios.
Meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, para pejabat Indonesia dan Israel kerap bertemu terutama di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Axios juga menulis bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertukar kartu nama dengan penasihat keamanan nasional Israel Eyal Hulata dalam jamuan makan malam di acara konferensi keamanan regional di Ibu Kota Manama, Bahrain bulan lalu. [em/fw/ft]
