Langkah India yang memblokir aliran dana asing ke "Missionaries of Charity" terjadi di tengah tekanan balik kelompok nasionalis Hindu sayap kanan yang menuduh kelompok misionaris Kristen telah berupaya mengubah keyakinan umat Hindu di luar kehendak mereka, atau dengan menawarkan suap.
Kelompok ini adalah salah satu dari ribuan organisasi nirlaba, amal keagamaan dan kelompok hak asasi yang paling menonjol yang menghadapi larangan pendanaan berdasarkan aturan yang disahkan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang merupakan bagian dari pengawasan lebih ketat terhadap kelompok-kelompok ini berdasarkan UU Kontribusi Asing.
Sebagian kritikus mengatakan pembekuan sumbangan asing pada badan amal itu secara efektif merupakan bagian dari penargetan kelompok minoritas agama oleh kelompok garis keras Hindu sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi berkuasa.
Mantan kepala sekolah salah satu perguruan tinggi terkemuka di India, St. Stephen's, Valson Thampu mengatakan, “Jika kita ingin membuat dampak, kita memilih ikon. Ketika menarget ikon yang terpandang dan dihormati, nilai kejutannya jauh lebih besar. Tidak ada yang lebih menonjol, lebih dipercaya, dan lebih dihormati dibanding Missionaries of Charity.”
Dalam tujuh dekade sejak pertama kali dimulai oleh Bunda Teresa di kota Kolkata di bagian timur India, Missionaries of the Charity telah mendapat pengakuan global untuk pekerjaan kemanusiaan yang dilakukan bagi orang-orang termiskin di India. Kelompok ini mengoperasikan rumah bagi anak-anak terlantar, juga klinik dan rumah perawatan di banyak negara bagian.
Kementerian Dalam Negeri India mengatakan pihaknya tidak akan memperbaharui lisensi Missionaries of Charity untuk menerima dana asing karena adanya “masukan-masukan yang merugikan.” Pernyataan itu tidak mengatakan apapun tentang input atau masukan yang dimaksud. Sumbangan luar negeri yang berjumlah jutaan dolar adalah sumber pendanaan utama program amal itu.
Larangan pendanaan itu diberlakukan beberapa hari setelah polisi menyampaikan pengaduan terhadap direktur panti asuhan anak-anak yang dikelola Missionaries of Charity di barat negara bagian Gujarat karena diduga
berusaha mengubah keyakinan gadis-gadis muda menjadi Kristen. Biarawati di panti asuhan itu membantah tuduhan tersebut.
Analis politik mengatakan organisasi-organisasi yang ijinnya untuk mengakses dana asing dan belum diperbaharui itu mencakup organisasi nirlaba Kristen dan Muslim, kelompok yang bekerjasama dengan komunitas suku dan dalam isu HAM – terutama yang kritis terhadap pemerintah.
Greenpeace dan Amnesty International termasuk diantara mereka yang akunnya telah dibekukan.
Larangan pendanaan asing terhadap Missionaries of Charity telah mengejutkan banyak orang.
Analis politik di Observer Research Foundation di New Delhi, Niranjan Sahoo mengatakan “merupakan hal yang mengejutkan ketika mengetahui suatu badan amal yang memiliki rekor yang panjang atas layanan pada kelompok miskin dan sangat papa bahkan dikenai aturan ini. Dengan menarget badan itu, mereka mengirim pesan yang jelas pada badan-badan lain bahwa siapapun dapat dijatuhi kebijakan yang sama.” Ditambahkannya, “hal ini benar-benar mencekik ruang di negara yang masih sekuler dan memungkinkan orang menyebarluaskan agama mereka. Pemotongan sumber dana ini membuat hak-hak itu tidak dapat diwujudkan.”
Para kritikus merujuk pada polarisasi agama yang berkembang di India sejak Partai Bharatiya Janata berkuasa pada tahun 2014. Namun ketika perhatian terfokus pada serangan kelompok-kelompok Hindu yang suka main hakim sendiri terhadap kelompok Muslim, kelompok Kristen mengatakan serangan terhadap komunitas mereka – yang jumlahnya mencapai 2,4% total populasi India – juga meningkat.
Ditambahkan, orang-orang Kristen menjadi target karena kemarahan warga Hindu terkait hak untuk pindah agama, isu yang telah sejak lama menjadi muatan politik Partai BJP sejak berkuasa.
Menurut laporan United Christian Forum, sebuah badan perlidungan hak-hak umat Kristen, jumlah dugaan serangan kekerasan dengan umat Kristen di India naik dari 279 kasus pada tahun 2020, menjadi 486 kasus pada tahun 2021.
Sebagian besar dugaan kekerasan yang dilaporkan terjadi di negara bagian yang diperintah oleh BJP. Hal ini mencakup gangguan terhadap perayaan Natal, dugaan serangan terhadap seorang pendeta dan pengrusakan sebuah patung Yesus. [em/lt]
