Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) pada Rabu (18/5) menghentikan pekerjaan dewan baru yang cukup kontroversial tentang urusan disinformasi dan menerima pengunduran diri pemimpinnya. Langkah itu mengakhiri kekhawatiran selama berminggu-minggu tentang pelanggaran hak kebebasan berbicara dan teori konspirasi tentang pembentukan dewan itu sendiri.
Yang masih harus dilihat hingga kini adalah apakah perdebatan tentang dewan tersebut akan merusak upaya AS untuk melawan disinformasi yang digunakan sebagai senjata oleh Rusia dan musuh-musuhnya yang lain.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengakui dewan tersebut telah mengalihkan perhatian dari pekerjaan lainnya di Departemen Keamanan Dalam Negeri, termasuk menjaga keamanan pemilihan AS, kata dua pejabat yang mengetahui alasan keputusan tersebut.
Direktur Dewan Tata Kelola Disinformasi, Nina Jankowicz, pada Rabu (18/5) menulis bahwa masa depan dewan itu tidak pasti, menurut surat pengunduran diri yang diperoleh kantor berita Associated Press.
Sementara belum secara resmi ditutup, dewan itu akan dievaluasi oleh anggota dewan penasihat DHS yang diharapkan membuat rekomendasi dalam 75 hari ke depan.
Badan-badan federal dan negara bagian menganggap disinformasi sebagai ancaman keamanan nasional.
Tetapi dewan baru itu sejak awal terhambat oleh pertanyaan tentang tujuan, pendanaan, dan pekerjaan dengan langkah awal yang tidak mulus yang semakin membingungkan misinya. Mayorkas berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan dewan di depan anggota Senat di Capitol Hill pada awal bulan ini.
Mayorkas membuat keputusan untuk menghentikan sementara dewan tersebut sebagai tanggapan atas berbagai reaksi negatif dan kekhawatiran yang berkembang bahwa semua itu mengganggu pekerjaan lain departemen tentang penanganan disinformasi.
“Dewan telah dengan sengaja disalahartikan secara kasar. Dewan ini tidak pernah bertujuan melakukan penyensoran atau memata-matai ujaran dengan cara apa pun,” kata departemen itu dalam sebuah pernyataan. “Dewan ini dirancang untuk memastikan kami memenuhi misi kami untuk melindungi negara, sekaligus melindungi hak-hak inti Konstitusi.” [lt/em]
