China hari Kamis (26/5) menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina “melalui dialog dan konsultasi,” setelah presiden yang baru terpilih, Ferdinand Marcos Jr., mengatakan akan menjunjung tinggi putusan pengadilan internasional tahun 2016 tentang Laut Cina Selatan guna menggarisbawahi hak teritorial negaranya.
China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah. Sementara Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga mengajukan klaim yang tumpang tindih di wilayah itu.
Pengadilan internasional yang didukung PBB pada tahun 2016 membatalkan sebagian besar klaim China, dan mengatakan klaim itu telah melanggar hak-hak rakyat Filipina untuk menangkap ikan di kawasan tersebut.
Tetapi Beijing telah sejak lama mengabaikan keputusan itu.
Dalam wawancara hari Kamis (26/5), Marcos Jr. mengatakan ia tidak akan mengizinkan “hak-hak kemaritiman negaranya diinjak-injak” dan bahwa pemerintahnya telah berbicara dengan China “dengan sikap yang tegas.”
Ditanya wartawan tentang pernyataan itu dalam jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan China memiliki “mekanisme konsultasi” dengan Filipina untuk menangani masalah maritim ini. [em/ka]
