Sebuah laporan yang dirilis oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dipresentasikan pada Selasa (21/6) menyatakan Iran telah mengeksekusi lebih dari 100 orang dalam tiga bulan pertama tahun 2022, melanjutkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan.
Berbicara di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Wakil Kepala Hak Asasi Manusia PBB Nada Al-Nashif mempresentasikan laporan terbaru Guterres tentang Iran, seraya mengutuk peningkatan jumlah orang yang dieksekusi di negara itu.
“Terdapat 260 orang dieksekusi pada tahun 2020, (dan) setidaknya 310 orang dieksekusi pada tahun 2021, termasuk sedikitnya 14 perempuan,” kata Al-Nashif, seraya menambahkan bahwa tren itu terus berlanjut pada tahun ini.
Al-Nashif mengatakan antara 1 Januari hingga 20 Maret, “Setidaknya 105 orang telah dieksekusi,” dan banyak di antaranya merupakan kelompok minoritas.
Dengan keprihatinan mendalam, laporan Guterres itu telah mencatat peningkatan eksekusi untuk kejahatan yang lebih ringan, termasuk untuk pelanggaran terkait narkoba.
“Hukuman mati terus dijatuhkan atas dasar dakwaan yang tidak termasuk ‘kejahatan paling serius,’ dan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar pengadilan yang adil,” katanya kepada dewan.
Nashif mengatakan bahwa pada bulan Maret, 52 orang yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan terkait narkoba dipindahkan ke penjara Shiraz untuk menjalani eksekusi.
Ia juga menyesalkan penggunaan hukuman mati yang terus berlanjut untuk pelanggar remaja. Dia mengatakan penerapan hukuman mati untuk remaja itu melanggar hukum internasional.
Antara Agustus 2021 hingga Maret 2022, sedikitnya dua orang yang dituduh melakukan kejahatan merupakan anak di bawah umur dan mereka telah dieksekusi. Lebih dari 85 pelanggar remaja kini tetap berada dalam daftar hukuman mati, tambah Al-Nashif.
Mehdi Ali Abadi, wakil tetap Iran di Jenewa, mengecam laporan itu dan mencapnya sebagai “laporan yang bias.” [lt/em]
