Pemimpin junta Myanmar tidak diundang ke pertemuan puncak regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bulan depan, kata pemerintah Kamboja, yang saat ini menjadi ketua bergilir kelompok itu, Rabu (5/10).
ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan gejolak yang mencengkeram Myanmar sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu. Namun, tidak banyak kemajuan dicapai pada "konsensus lima poin" yang disepakati dengan junta. Walhasil, para pemimpin Myanmar serta menteri-menterinya dikucilkan dari pertemuan-pertemuan blok regional beranggotakan 10 negara itu.
Menghubungkan undangan dengan "kemajuan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin", seorang juru bicara kementerian luar negeri Kamboja mengatakan junta sebelumnya diundang untuk menghadirkan perwakilan non-politiknya untuk pertemuan-pertemuan ASEAN mendatang. Ini berarti kepala junta Min Aung Hlaing tidak akan diizinkan hadir, seperti halnya diplomat tertingginya yang dilarang menghadiri pertemuan para menteri luar negeri di Phnom Penh pada bulan Februari dan Agustus lalu.
Konsensuss lima poin, yang disepakati pada April tahun lalu, menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara militer dan kelompok anti-kudeta.
Ada ketidakpuasan yang berkembang di ASEAN atas ketidakpedulian para jenderal Myanmar. Eksekusi junta terhadap empat aktivis pro-demokrasi Juli lalu, yang bertentangan dengan seruan internasional yang meluas untuk grasi, menyebabkan kemarahan lebih lanjut.
Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN bulan Agustus berakhir dengan kecaman blok tersebut atas tindakan junta. Para menteri mengatakan mereka "sangat kecewa akan kemajuan terbatas dan kurangnya komitmen otoritas Naypyidaw untuk mengimplementasi konsensus lima poin secara tepat waktu dan sepenuhnya.”
Utusan ASEAN yang ditugaskan untuk menengahi perdamaian telah mengakui sulitnya tugas yang diemban. Ia mengatakan "bahkan Superman tidak dapat menyelesaikan" krisis tersebut. [ab/ka]
Forum