Presiden Joe Biden dan para politisi telah mengutuk serangan itu dan menyerukan diakhirnya kekerasan politik menjelang pemilu paruh waktu 8 November 2022 mendatang.
“Serangan ini sangat menakutkan bagi saya, dan juga bagi mereka yang menyelidiki peristiwa ini, serta tentunya publik. Bagaimana mungkin seseorang menarget rumah pemimpin politik, menarget keluarganya, merencanakan dengan teliti dan secara sadar membuat keputusan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap kelurga pemimpin politik. Ini sangat mengerikan!”
Inilah petikan pernyataan Booke Jenkins, jaksa di San Francisco yang menyelidiki insiden serangan terhadap Paul Pelosi, suami Ketua DPR Nancy Pelosi Jumat lalu (28/10).
Serangan terhadap suami salah satu politisi paling berpengaruh di Amerika itu menggarisbawahi betapa terpecah dan berbahayanya situasi menjelang pemilu paruh waktu yang memecah belah.
Dalam dokumen pengaduan federal diketahui tersangka pelaku, David DePape, yang berusia 42 tahun, membawa zip ties (semacam pengikat yang terbuat dari tali nilon tipis yang sangat kuat dan salah satu ujungnya memiliki mekanisme penguncian.red), tali dan lakban.
DePape masuk ke rumah pasangan itu, naik ke lantai atas di mana Paul Pelosi yang berusia 82 tahun sedang tidur dan menuntut untuk berbicara dengan “Nancy.” Ketika insiden itu terjadi Nancy Pelosi sedang berada di Washington DC. Paul sempat menekan telpon darurat 911, tetapi sebelum polisi datang, DePape memukuli Paul dengan palu.
Kepala Kepolisian San Fransisco William Scott mengatakan, “Ini jelas disengaja. Dan ini salah. Pejabat terpilih kami berada di sini untuk melakukan pekerjaan di kota, distrik, negara bagian dan negara ini.”
Presiden Joe Biden mengutuk serangan itu. “Cukup sudah! Setiap orang yang memiliki nurani harus dengan jelas dan tegas menentang kekerasan dalam politik, apapun pilihan politik Anda. Kita semua, bersama-sama, sebagai warga Amerika,” tandasnya.
Mantan Presiden Barack Obama juga menyampaikan hal serupa, bahwa “ada pejabat, atau bercita-cita untuk menjabat, yang berupaya menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Sejumlah pakar mengatakan aksi kekerasan ini datang dari arah berbeda. Selama musim panas, hakim-hakim konservatif di Mahkamah Agung menghadapi ancaman pembunuhan atas keputusan mereka membatalkan aturan hukum yang melindungi akses aborsi.
Para petinggi Partai Republik juga menyampaikan keprihatinan serupa. Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell mencuit doa bagi keluarga Pelosi.
Hal senada disampaikan mantan Wakil Presiden Mike Pence, yang mencuit “tidak ada toleransi terhadap kekerasan yang ditujukan pada pejabat publik atau keluarga mereka.”
Sementara mantan Presiden Donald Trump yang awalnya diam, akhirnya menggambarkan serangan itu sebagai “hal yang mengerikan.”
Trump dikeluarkan dari Twitter pada 6 Januari 2021 setelah platform media sosial itu mengutuk pesan-pesannya karena menghasut pendukungnya untuk menyerbu gedung Kongres, sebagai tanggapan terhadap klaim palsu Trump bahwa pemilu telah dicurangi. Sebagian cuitannya di Twitter ketika itu menarget Mike Pence, yang menolak mendukung Trump dalam proses sertifikasi hasil pemilu presiden.
Sebagian kritikus menyalahkan Trump karena ikut memanas-manasi suasana menjelang pemilu paruh waktu kali ini.
Miliuner Elon Musk, yang beberapa hari lalu mengakuisisi Twitter, mencuit tautan pada sebuah kabar burung tidak berdasar, yang dipasang situs web pinggiran tentang serangan terhadap suami Pelosi. Cuitan itu dihapusnya setelah para kritikus mengatakan Musk ikut menyebarkan informasi yang salah tentang serangan itu.
Musk telah mengisyaratkan bahwa ia akan menghidupkan kembali akun Twitter Trump yang sebelumnya dibekukan.
Wakil Presiden Kajian Tata Kelola Pemerintahan di Brookings Institution Darrell West mengatakan, “Kemungkinan kembalinya Trump ke Twitter membuat banyak orang merinding karena mereka khawatir hal itu hanya akan menambah situasi hiperpolarisasi yang kita hadapi. Akan kembali muncul retorika-retorika yang lebih ekstrem dan dapat benar-benar memicu aksi kekerasan, dan kemudian akan mendorong lebih banyak aksi kekerasan lain di masa depan.”
Departemen Kehakiman berjanji akan “menjamin pemungutan suara yang bebas dan adil” untuk semua pihak, dan tidak akan mentolerir intimidasi pemilih.
Di Arizona, pihak berwenang telah meningkatkan keamanan setelah insiden dengan orang yang mengawasi kotak suara dan mengintimidasi pemilih.
Di negara bagian Wisconsin, petugas-petugas TPS harus mengikuti kelas untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pemberian suara yang menegangkan.
West menambahkan, jika semua hal ini membuat pemilih merasa sedih, frustrasi dan tidak berdaya; maka sebenarnya ada sesuatu yang dapat dilakukan semua orang.
“Orang-orang harus ikut serta dalam politik. Semakin banyak orang ikut serta, semakin kuat sistem kita, dan hal ini akan membantu meredam suara-suara ekstremis. Jadi warga harus memberikan suara mereka. Mereka perlu mengekspresikan pandangan secara damai. Jika mereka melakukan hal itu maka negara kita berada dalam posisi yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih dari 20 juta orang telah memberikan suara lebih dulu sebelum hari pemungutan suara 8 Januari. [em/jm]
Forum