Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan mitranya dari China Qin Gang di Jakarta, menjelang putaran negosiasi tentang kode etik yang dimulai pada bulan Maret.
“Menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi Kelautan PBB tahun 1982, merupakan kuncinya. Setelah tertunda akibat pandemi, negosiasi CoC akan dilanjutkan dan diintensifkan secara langsung. Indonesia dan ASEAN ingin menghasilkan kesepakatan CoC yang efektif, substantif dan bisa ditindaklanjuti,"
Qin menambahkan bahwa China dan ASEAN akan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di koridor perdagangan strategis itu, yang menjadi lalu lintas barang senilai $3,4 triliun setiap tahunnya.
“China dan Indonesia, sebagai negara pesisir di Laut China Selatan, akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengimplementasikan sepenuhnya dan secara efektif Deklarasi Laut China Selatan dari semua pihak, mempercepat konsultasi Kode Etik atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan,” kata Menlu China Qin Gang.
Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan dan telah membangun pulau-pulau buatan yang mampu menampung persenjataan canggihnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei juga memiliki beberapa klaim yang tumpang tindih di perairan itu.
China dan negara-negara ASEAN sepakat pada tahun 2002 untuk bekerja sama menciptakan kode etik itu. Namun, baru 15 tahun kemudian mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja bagi negosiasinya.
Beberapa ahli menuduh China dengan sengaja menahan proses untuk membuat seperangkat aturan yang mengikat itu dengan menggunakan taktik zona abu-abu dan ambiguitas strategis untuk memajukan klaim teritorialnya. China sendiri membantahnya dan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melihat proses itu selesai.
Kode etik tersebut akan mendukung komitmen yang disepakati semua pihak pada tahun 20002 untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan menahan diri dari tindakan menghuni pulau, terumbu karang, beting, pulau karang, dan fitur lainnya yang saat ini tidak berpenghuni."
Pembicaraan terbaru ini akan berlangsung dengan latar belakang meningkatnya protes diplomatik Filipina terhadap China. Filipina yang kecewa dengan perilaku Beijing di Laut China Selatan telah melirik kekuatan Barat -- seperti Amerika Serikat dan Australia -- untuk melawan apa yang disebutnya "agresivitas" China.
Qin, Rabu (22/2) mengatakan negara-negara Asia Tenggara "tidak boleh dipaksa untuk memihak."
“Perang dingin baru dan persaingan antara kekuatan besar seharusnya tidak muncul di kawasan Asia-Pasifik kita. Negara-negara di kawasan ini seharusnya tidak boleh dipaksa untuk memihak. Kita yakin ASEAN akan membuat penilaian dan pilihan independen berdasarkan kepentingan fundamental stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan,” imbuhnya.
Retno dan Qin juga membahas krisis di Myanmar yang dikuasai militer, di mana ASEAN telah berjuang untuk membuat para jenderal menerapkan 'konsensus lima poin' yang disepakati untuk perdamaian setelah kudeta 2021.
“Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan memulai keterlibatannya dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan satu tujuan untuk membuka kemungkinan dialog nasional yang inklusif,” kata Retno, menambahkan Indonesia menghargai dukungan China untuk proses tersebut. [my/ka,ab/lt]
Forum