Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (15/3) mengeluarkan pernyataan tegas terkait rencana Australia membeli tiga kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika.
Lewat Twitter, Kementerian Luar Negeri mengatakan “upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi tanggung jawab semua negara. Penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya itu.”
Namun demikian Indonesia menggarisbawahi dengan “meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguards, dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional IAEA yang efektif, transparan dan tidak diskriminatif.”
Kemitraan Trilateral AS-Inggris-Australia dalam AUKUS
Rencana pembelian tiga kapal selam nuklir (nuclear powered submarine SSN) itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di San Diego, Senin (13/3).
Gedung Putih mengatakan Amerika berniat menjual tiga kapal selam nuklir kepada Australia pada awal tahun 2030 mendatang, jika disetujui Kongres.
“Langkah ini sangat penting untuk terus meningkatkan kemampuan Australia memiliki dan mengoperasikan armada kapal selam nuklir dan memberi Australia kemampuan berdaulat sedini mungkin. Langkah ini juga untuk memastikan agar Australia dapat mempertahankan kemampuan bawah lautnya hingga penjualan kapal selam nuklir ini siap, mengingat rencana akan dipensiunkannya kapal selam Australia saat ini.”
Kementerian Pertahanan Minta Semua Pihak Berkomitmen Jaga Perdamaian
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak berharap semua pihak berkomitmen tinggi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Saling menahan diri dan menghormati satu dengan lainnya. Kami memahami kepentingan nasional masing-masing negara, dan berharap masing-masing negara juga menghormati kepentingan nasional negara lain, itu yang kami sebut sebagai mutual understanding dan Mutual Respect,” kata Dahnil lewat pesan singkat kepada VOA.
TNI Siap Beri Masukan pada Pemerintah
Sementara itu, Kabidpeninter TNI Letkol Suhendro Okto Satrio hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari TNI mengenai hal ini, karena menurutnya isu tersebut lebih kepada isu global, dan pihak TNI dalam konteks ini hanya sebatas memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia apabila diminta dan dibutuhkan.
“Kita aware (mengenai pembelian kapal selam nuklir oleh Australia), tapi karena isunya ini sifatnya global, jadi sebenarnya yang paling berhak membuat statement itu kan pemerintah in a political way. Pemerintah biasanya meminta masukan kepada TNI, tentang military stand point, tapi tetap statement akan keluar dairi pemerintah seperti apa Indonesia menyikapinya. Dan nanti tugas militer adalah enforcing political stand yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Suhendro.
Pengamat: Pembelian Kapal Selam Nuklir Akan Berdampak ke Kawasan
Pengamat hubungan internasional di Universitas Padjajaran (Unpad) Rizki Ramadhan mengatakan langkah Australia yang membeli kapal selam bertenaga nuklir dari negeri Paman Sam sudah bisa diprediksi sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan trilateral antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS).
Ia memperkirakan langkah negeri kanguru akan mempengaruhi kawasan. Setidaknya, kata Rizki, hal ini akan memicu pihak yang selama ini cukup bersebrangan dengan AUKUS, yakni China, untuk mulai berpikir dan bersikap cukup provokatif mengingat cukup canggihnya kapal selam nuklir tersebut.
“Walaupun dalam dinamikanya penggunaannya akan sangat sulit kalau saya bilang. Walaupun kapal selam ini hadir di kawasan, di Asia Pasifik pada intinya, dia tidak akan mudah untuk dipergunakan, karena dia dalam hal ini agak terkunci oleh ASEAN. Karena ASEAN sendiri sudah menetapkan sebagai zone of peace, terutama dalam hal nuklir, tidak boleh ada penggunaan, walaupun hanya melintas saja tidak boleh,” ungkapnya kepada VOA.
Oleh karena itu, menurutnya, Australia akan cukup berpikir panjang sebelum menggunakan kapal selam bertenaga nuklir tersebut.
Namun di sisi lain pemerintah Indonesia juga tidak dapat berbuat lebih banyak, selain menjalankan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia.
”Indonesia secara strategis bisa berdiplomasi dengan negara-negara anggota AUKUS ini, baik Amerika, Inggris, maupun Australia terutama memaksimalkan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia yang sudah sangat dekat. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia hanya seperti itu, manfaatkan sejumlah jalur diplomasi pertahanan yang mungkin pendekatan itu bisa dilakukan oleh seluruh tingkatan perwira yang ada di Mabes TNI ataupun di Departemen Pertahanan karena saya yakin pendekatan personal antara militer kedua negara Indonesia dan Australia akan jauh lebih efektif daripada kita misalnya melakukan diplomasi dari sektor sipil saja, misalnya dari Kemlu saja,” jelasnya. [gi-iy/em]
Forum