TikTok, Rabu (15/3) mengukuhkan bahwa para pejabat AS telah merekomendasikan aplikasi berbagi video yang populer itu agar melepaskan diri dari perusahaan induknya yang berasal dari China, ByteDance, untuk menghindari larangan nasional.
Negara-negara Barat berpengaruh, termasuk Uni Eropa dan AS, telah mengambil sikap yang semakin keras terhadap aplikasi itu, dengan menyebut kekhawatiran bahwa data penggunanya dapat digunakan atau disalahgunakan oleh para pejabat China.
“Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, seruan bagi larangan atau divestasi tidaklah perlu, karena kedua opsi itu tidak menyelesaikan masalah industri yang lebih luas terkait akses dan transfer data,” kata juru bicara TikTok kepada AFP.
“Kami tetap yakin bahwa jalan terbaik untuk mengatasi kekhawatiran mengenai keamanan nasional adalah perlindungan yang transparan dan berbasis di AS terhadap sistem dan data pengguna AS, dengan pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi pihak ketiga yang kuat.”
The Wall Street Journal dan media-media berita AS lainnya hari Rabu (15/3) melaporkan bahwa Gedung Putih menetapkan ultimatum: jika TikTok tetap menjadi bagian dari ByteDance, aplikasi media sosial ini akan dilarang di AS.
“Ini semua memiliki pertaruhan tinggi,” kata analis WEdbush Dan Ives dalam catatan kepada investor.
Washington “jelas … memberi lebih banyak tekanan terhadap ByteDance untuk secara strategis menjual aset penting ini dalam langkah besar yang dapat memiliki dampak rembetan yang signifikan,” lanjutnya.
Gedung Putih pekan lalu menyambut baik RUU yang diajukan di Senat yang akan memungkinkan Presiden Joe Biden melarang TikTok.
Legislasi bipartisan itu “akan memberdayakan pemerintah AS untuk mencegah pemerintah negara asing tertentu mengeksploitasi layanan teknologi … dengan cara yang menimbulkan ancaman bagi data sensitif rakyat Amerika dan keamanan nasional kita,” kata penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, dalam sebuah pernyataan.
Pengajuan legislasi itu dan dukungan segera dari Gedung Putih mempercepat momentum politik terhadap TikTok, yang juga menjadi target legislasi lainnya di DPR AS.
TikTok mengklaim memiliki lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia, termasuk 100 juta lebih di AS, di mana media sosial ini telah menjadi sebuah kekuatan budaya, terutama di kalangan generasi muda.
Para aktivis berpendapat larangan akan merupakan serangan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat ekspor budaya dan nilai-nilai Amerika kepada para pengguna TikTok di seluruh dunia.
Para pegawai pemerintah AS pada Januari lalu dilarang mengunduh aplikasi ini di perangkat yang dikeluarkan pemerintah. [uh/ab]
Forum