Parlemen Thailand dibubarkan pada Senin (20/3) oleh sebuah keputusan pemerintah, sehingga membuka kesempatan bagi berlangsungnya pemilihan umum pada bulan Mei yang berpotensi mengurangi pengaruh militer dalam politik.
Pembubaran, yang terjadi hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan empat tahun Dewan Perwakilan Rakyat, diprakarsai oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang berusaha memperoleh mandat baru dalam pemungutan suara yang ditetapkan untuk sementara pada 7 Mei.
Pemilu itu akan mempertemukan partai oposisi Pheu Thai yang sangat disukai yang didukung oleh miliarder populis Thaksin Shinawatra, dengan partai-partai yang mewakili pendirian konservatif, yang dipelopori oleh militer.
Kandidat utama Pheu Thai adalah putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang sangat diunggulkan dalam jajak pendapat.
Jika terpilih, ia akan menjadi anggota ketiga dari keluarga Shinawatra yang menjadi perdana menteri dalam dua dekade terakhir. Ayahnya menjabat pada 2001-2006, dan saudara perempuan Thaksin, Yingluck, pada 2011-2014. Keduanya digulingkan oleh kudeta militer.
Prayuth adalah mantan jenderal yang memimpin kudeta tahun 2014 dan menghadapi tantangan tidak hanya dari Pheu Thai tetapi juga dari kawan lama dan wakil perdana menteri, Prawit Wongsuwan. Ia adalah kandidat yang diumumkan dari partai kedua yang didukung militer. Prayuth berkuasa lagi sebagai kepala pemerintahan koalisi setelah pemilu 2019.
Lebih dari 52 juta penduduk negara yang berjumlah lebih dari 66 juta orang itu berhak memilih di 400 daerah pemilihan. Empat ratus kursi DPR akan diperebutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan. Pemungutan suara preferensi partai yang terpisah akan menempatkan 100 anggota DPR lainnya dari daftar partai nasional. [ab/uh]
Forum