Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (21/3) mengatakan bahwa pemerintahnya akan berupaya untuk memulihkan status perdagangan preferensial Jepang sebagai bagian dari usahanya untuk menyelesaikan perselisihan sejarah dan perdagangan dengan Jepang meskipun ada tentangan domestik.
Dalam pernyataan panjang yang disiarkan televisi selama pertemuan Dewan Kabinet, Yoon membela tindakannya dengan mengatakan bahwa memutus hubungan dengan Jepang sama artinya dengan mengabaikan tugasnya karena kerja sama bilateral yang lebih besar sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Seoul.
“Saya pikir itu akan seperti mengabaikan tugas saya sebagai presiden jika saya juga menghasut sentimen nasionalisme dan anti-Jepang yang bermusuhan untuk menggunakannya dalam politik dalam negeri tanpa memedulikan situasi politik internasional yang parah saat ini,” kata Yoon
Ia mengatakan kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang telah tumbuh karena kemajuan program nuklir Korea Utara, persaingan strategis AS-China yang semakin intensif, dan tantangan rantai pasokan global.
Korea Selatan dan Jepang memiliki ikatan ekonomi dan budaya yang mendalam dan keduanya merupakan sekutu utama AS yang bersama-sama menampung sekitar 80.000 tentara AS. Tetapi hubungan mereka sering bergejolak terutama karena masalah yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945 di Semenanjung Korea.
Pengadilan Korea Selatan pada tahun 2018 memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada para mantan karyawan Korea mereka untuk kerja paksa selama pemerintahan Jepang. Jepang menolak menerima keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa semua masalah kompensasi telah diselesaikan ketika kedua negara menormalisasi hubungan pada tahun 1965.
Sengketa sejarah meluas ke masalah lain, dengan kedua negara saling menurunkan status perdagangan. Jepang juga memperketat kontrol ekspor ke Korea Selatan, sementara Seoul mengancam akan menghentikan pakta berbagi intelijen militer dengan Tokyo.
Setelah berbulan-bulan negosiasi dengan Jepang, pemerintah Yoon awal bulan ini mengumumkan akan menggunakan dana lokal untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa yang terlibat dalam tuntutan hukum tahun 2018 tanpa memerlukan kontribusi dari perusahaan-perusahaan Jepang. [ab/uh]
Forum