Pemerintah Indonesia sedang bersiap mengevakuasi warga negara Indonesia dari Sudan, yang dilanda konflik militer bersenjata sejak 15 April 2023.
Perang antara pasukan angkatan bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdil Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF (rapid support force) telah berlangsung sejak Sabtu pekan lalu. Kementerian Kesehatan Sudan memperkirakan lebih dari 270 orang tewas dan 2.600 lainnya luka.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers, Kamis (20/4) menjelaskan sejak perang meletup Sabtu minggu lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Khartoum terus menjalin kontak dengan warga Indonesia di negara itu.
Dalam catatan KBRI Khartoum, jumlah warga Indonesia tinggal di Sudan sebanyak 1.209. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa.
Retno mengatakan sehari setelah pertempuran terjadi, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Khartum mengadakan pertemuan virtual dengan warga Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan. Pertemuan ini untuk menjelaskan perkembangan situasi keamanan dan langkah-langkah kontijensi.
KBRI Khartum bekerjasama dengan beragam organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan juga telah mendistribusikan bahan pangan dan logistik kepada warga Indonesia yang membutuhkan.
Tim perlindungan warga Indonesia dari KBRI Khartoum sejauh ini telah menyelamatkan 43 orang Indonesia yang terjebak di lokasi pertempuran ke KBRI Khartum.
"Status keamanan saat ini adalah siaga satu. Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI. Sekali lagi saya ingin menggaris bawahi bahwa keselamatan (WNI) adalah prioritas utama," kata Retno.
Retno menyampaikan dirinya baru saja berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Sudan Soenarko. Informasi diperoleh sejauh ini belum ada evakuasi warga asing keluar dari Sudan karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan.
Retno telah memimpin rapat persiapan evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu KBRI Khartoum, KBRI Kairo, KBRI Riyadh, KBRI Addis Ababa dan KJRI Jeddah.
Retno menekankan kembali jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi warga Indonesia dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. Karena itu, katanya, Indonesia mendesak agar Dewan Keamanan segera bertindak.
Pemerintah mengimbau warga Indonesia di Sudan dan kerabat mereka di Indonesia untuk tetap tenang. Menurutnya, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin, untuk memberikan perlindungan kepada warga Indonesia bermukim di Sudan.
Retno menyampaikan pertempuran di Sudan untuk memperebutkan objek vital, antara lain di istana presiden, markas komando militer, dan Bandar Udara Internasional Khartoum.
Dia menambahkan pertempuran juga berlangsung di markas RSF, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak warga Indonesia bertempat tinggal.
Menurut Retno, begitu perang meletup, Kementerian Luar Negeri telah menyerukan pernyataan keprihatinan serta seruan penyelesaian damai dan menekankan keselamatan warga sipil harus terus menjadi prioritas.
Dia menilai sampai saat ini situasi di Sudan tidak membaik dan bahkan cederung terjadi eskalasi. Berdasarkan data WHO (Organisasi kesehatan Dunia), korban meninggal telah mencapai 300 orang sementara lebih dari tiga ribu lainnya cedera. Beberapa upaya gencatan senjata belum membuahkan hasil.
Retno menekankan tanpa jeda kemanusiaan, distribusi bahan pangan dan operasional rumah sakit akan terhambat Kondisi ini dapat menciptakan bencana kemanusiaan yang lebih buruk.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi warga Indonesia menuju rumah aman dan memberikan bantuan logistik untuk warga Indonesia. Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan karena pertempuran masih berlangsung.
Beberapa kali Wisma Indonesia (rumah dinas duta besar) dan KBRI juga terkena imbas pertempuran. Retno menyatakan bersyukur bahwa semua warga Indonesia dan staf KBRI Khartoum selamat.
Perkembangan tersebut menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam dan kewaspadaan amat tinggi. KBRI Khartum terus berkomunikasi dan meminta perlindungan warga Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.
Retno juga telah mengirim pesan kepada Menteri Luar Negeri Sudan Ali Sadiq untuk melangsungkan pembicaraan lewat telepon, tapi sampai sekarang belum ditanggapi.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementrerian Luar Negeri Abdul Kadir juga telah mengontak Duta Besar Sudan di Jakarta yang mengirim pesan serupa, yakni Retno ingin berbincang melalui telepon dengan Ali dan Indonesia meminta perlindungan terhadap misi diplomatik dan keselamatan warga Indonesia tinggal di Sudan.
Retno mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa untuk segera menggelar pertemuan darurat, paling tidak untuk membahas dilakukannya jeda kemanusiaan di Sudan. Jeda kemanusiaan sangat penting untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan. Duta Besar Indonesia untuk Sudan Soenarko terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala perwakilan diplomatik asing di Sudan.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijono mengatakan Indonesia bisa berperan dalam upaya menghentikan perang di Sudan walaupun porsinya bergantung pada kemauan politik pemerintah. Dia menyebutkan Indonesia juga pernah terlibat dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Afghanistan.
"Artinya kalau kemudian partisipasi dalam isu Sudan, ini tentu kalau kita melihat, ruangnya tetap ada. Bahkan ini bisa menjadi modal Indonesia dalam mengambil langkah-langkah berikutnya," ujar Agung.
Peran Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Sudan dibutuhkan, katanya, apalagi bulan ini merupakan bulan Asia-Afrika. Bagi Sudan, Indonesia bukan negara baru dalam konteks menciptakan perdamaian internasional.
Agung juga mengatakan, Indonesia harus menjadikan perlindungan warga Indonesia di Sudan sebagai prioritas utama. Peran lebih besar untuk menciptakan perdamaian di Sudan, menurutnya, bisa dilakukan oleh negara-negara Afrika seperti Mesir dan Ethiopia, Uni Afrika, dan PBB. Agung berharap Sudan tidak mengalami perang proksi seperti Libya. [fw/ab]
Forum